Kalkulator PPh Final 4(2) Sewa Tanah & Bangunan

Hitung PPh final 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan (PP 34/2017), termasuk service charge dan biaya fasilitas lain sebagai bagian DPP. PPN dihitung terpisah — tanpa PPN, 12% tarif penuh, atau DPP nilai lain 11/12 — plus skema gross-up bila nilai kontrak sudah termasuk PPh.

📜 PP 34/2017 Pasal 4 ayat (1) — tarif 10% 🧾 Service charge masuk jumlah bruto (Pasal 4 ayat (2)) 🏢 PPN terpisah dari PPh final 🔒 100% Client-Side Privacy
💡 Jawaban Singkat: Berapa PPh Final Sewa Bangunan?
📜 PP 34/2017 Pasal 4 ayat (1) & (2)

PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, dipotong oleh penyewa (PP 34/2017 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3). Jumlah bruto adalah semua yang dibayarkan atau terutang penyewa untuk tanah/bangunan yang disewa — termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, biaya layanan (service charge), dan biaya fasilitas lainnya, baik perjanjiannya dibuat terpisah maupun disatukan (Pasal 4 ayat (2)). PPN bukan bagian dari DPP PPh final dan PPh final bukan bagian dari DPP PPN — keduanya tidak boleh dijumlahkan menjadi satu angka pajak.

Ruko Rp 120.000.000/tahun DPP 120.000.000 → PPh 12.000.000 → net pemilik 108.000.000
Gedung kantor Rp 500 jt + service charge Rp 50 jt DPP 550.000.000 → PPh 55.000.000
Nilai termasuk PPh Rp 110.000.000 (gross-up 10%) DPP 100.000.000 → PPh 10.000.000 → net 100.000.000
Sewa Rp 120.000.000 + PPN 12% (pemilik PKP) PPN 14.400.000 → total dibayar penyewa 134.400.000 (PPh tetap dipotong dari sewa)
Sewa Rp 8.000.000/bulan (kontrak 12 bulan) DPP 96.000.000 → PPh 9.600.000 → PPh per bulan 800.000
Setor & lapor Setor tanggal 10, SPT Masa PPh Unifikasi tanggal 20 bulan berikutnya
⚡ Preset persewaan properti 1 klik untuk memuat pola sewa yang paling sering dipotong PPh final 4(2)
💾 Workspace Lokal: Parameter tersimpan privat di peramban
1 Objek Sewa & Pihak yang Bersepakat

Pemotong PPh final adalah penyewa (PP 34/2017 Pasal 3). Identitas ini dipakai pada slip A4 dan CSV.

2 Nilai Sewa & Biaya Layanan

Masukkan nilai sewa pokok sesuai periode kontrak. Service charge dan biaya fasilitas lain ikut menjadi jumlah bruto (PP 34/2017 Pasal 4 ayat (2)).

Rp
—
bln
Rp
Periode sama dengan sewa pokok. Keamanan, kebersihan, listrik area bersama.
Rp
Parkir, lift, AC terpusat, atau fasilitas lain yang ditagih pemilik.
3 Tarif PPh Final, Skema & Rezim PPN

Tarif PPh final statutori 10%; kolom tarif dibuat editable untuk skenario khusus. PPN dihitung dari basis terpisah.

%
Tarif statutori 10% dari jumlah bruto (PP 34/2017 Pasal 4 ayat (1)).
Tanpa PPN: dipakai bila pemilik bukan PKP atau PPN tidak dipungut atas sewa ini.
🏢 Hasil PPh Final & PPN PPh 4(2) · 10%
PPh final dipotong penyewa
Rp 0
—
Net diterima pemilik
Rp 0
Kontrak 12 bulan
—
DPP PPh 4(2)
Rp 0
jumlah bruto termasuk service charge
PPN (terpisah)
Rp 0
pemilik non-PKP / tidak dipungut
Total dibayar penyewa
Rp 0
sewa + PPN; PPh sudah dipotong dari sewa
Tarif PPh dipakai
10,00%
final, tidak dapat dikreditkan
Proporsi kas keluar penyewa Total: —
Net
PPh
PPN
— — —
📋 Rincian perhitungan jumlah bruto · tarif · PPh · PPN
Sewa pokok selama kontrakRp 0
Service charge / biaya layananRp 0
Biaya fasilitas lainRp 0
DPP — jumlah brutoRp 0
Tarif PPh final10,00%
PPh final dipotongRp 0
Net diterima pemilikRp 0
PPN (basis terpisah)—
Total dibayar penyewaRp 0
Skema—
🗓️ Rincian per bulan & per tahun kontrak · bulanan · tahunan
Komponen Per bulan Per tahun Total kontrak
Isi nilai sewa untuk melihat rincian.
—
🗓️ PPh final: setor paling lambat tanggal 10, lapor SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PPN disetor pemilik melalui faktur pajak — dua kewajiban terpisah.

📊 Tabel Rujukan: PPh Final 10% pada Berbagai Nilai Sewa

Angka di bawah adalah hasil rumus statutori (bukan hasil klik alat): PPh = 10% × jumlah bruto; net pemilik = jumlah bruto − PPh. Nilai dalam rupiah.

Jumlah bruto nilai persewaan (DPP) PPh final 10% Net diterima pemilik Setara objek
24.000.0002.400.00021.600.000Kios Rp 2 juta/bulan
60.000.0006.000.00054.000.000Rumah dinas Rp 5 juta/bulan
96.000.0009.600.00086.400.000Kios Rp 8 juta/bulan (12 bulan)
120.000.00012.000.000108.000.000Ruko Rp 10 juta/bulan
250.000.00025.000.000225.000.000Lantai gedung kantor kecil
500.000.00050.000.000450.000.000Gedung kantor / gudang besar

🧾 Efek Service Charge terhadap DPP & PPh (Sewa Pokok Rp 500 Juta)

PP 34/2017 Pasal 4 ayat (2) memasukkan biaya layanan, keamanan, pemeliharaan, dan fasilitas lain ke dalam jumlah bruto — baik perjanjiannya dipisah maupun disatukan. Kolom terakhir menunjukkan PPh tambahan yang timbul.

Service charge setahun DPP (jumlah bruto) PPh final 10% Tambahan PPh vs tanpa service charge
0 (tidak ditagihkan)500.000.00050.000.000—
25.000.000525.000.00052.500.000+2.500.000
50.000.000550.000.00055.000.000+5.000.000
75.000.000575.000.00057.500.000+7.500.000
100.000.000600.000.00060.000.000+10.000.000

➕ Tabel Gross-up: Nilai Kontrak Sudah Termasuk PPh Final

Dipakai bila kontrak menyebut nilai sewa "termasuk PPh". DPP = nilai ÷ (1 + tarif 10%) = nilai ÷ 1,10; PPh = 10% × DPP, sehingga pemilik menerima setara DPP.

Nilai kontrak termasuk PPh DPP hasil gross-up PPh final 10% Net diterima pemilik
55.000.00050.000.0005.000.00050.000.000
110.000.000100.000.00010.000.000100.000.000
220.000.000200.000.00020.000.000200.000.000
550.000.000500.000.00050.000.000500.000.000
1.100.000.0001.000.000.000100.000.0001.000.000.000

🧮 PPN Terpisah: Sewa Rp 120 Juta/Tahun oleh Pemilik PKP

PPN dihitung dari DPP PPN, bukan ditambahkan ke PPh final. PPh tetap 10% × 120.000.000 = 12.000.000 dan dipotong dari sewa; net pemilik tetap 108.000.000 pada semua baris.

Rezim PPN DPP PPN PPN Total dibayar penyewa
Tanpa PPN (non-PKP)—0120.000.000
PPN 12% tarif penuh120.000.00014.400.000134.400.000
PPN DPP nilai lain 11/12110.000.00013.200.000133.200.000

🗓️ Rincian Bulanan vs Tahunan (Sewa Rp 120 Juta/Tahun + PPN 12%)

Komponen Per bulan Per tahun / total kontrak 12 bulan
DPP PPh 4(2)10.000.000120.000.000
PPh final 10% dipotong1.000.00012.000.000
Net diterima pemilik9.000.000108.000.000
PPN 12%1.200.00014.400.000
Total dibayar penyewa11.200.000134.400.000
Rumus yang dipakai

DPP = sewa pokok + service charge + biaya fasilitas lain

PPh final = tarif × DPP  (statutori 10%)

Net pemilik = DPP − PPh final

Gross-up: DPP = nilai termasuk PPh ÷ (1 + tarif)

PPN = tarif PPN × DPP PPN  (DPP nilai lain = 11/12 × DPP)

Total dibayar penyewa = DPP + PPN  (skema potong)

Urutannya penting: kunci DPP dulu (termasuk service charge), baru terapkan tarif PPh. PPN dihitung pada basisnya sendiri — jangan pernah menambahkan PPh dan PPN menjadi satu "total pajak".

Service charge bukan biaya yang bisa "dikeluarkan" begitu saja

PP 34/2017 Pasal 4 ayat (2) menyatakan jumlah bruto mencakup biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya — baik perjanjiannya dibuat terpisah maupun disatukan. Contoh pada penjelasan PP tersebut: sewa Rp 200.000.000 + service charge Rp 15.000.000 dipotong 10% × Rp 215.000.000 = Rp 21.500.000. Service charge hanya keluar dari DPP bila benar-benar bukan kewajiban pemilik (mis. ditagih badan pengelola lain atas jasanya sendiri) — dan itu harus didukung kontrak serta faktur.

⚖️ Kaidah Hukum yang Menjadi Dasar Angka Alat Ini

Setiap angka pada alat dapat dilacak ke ketentuan berikut. Tidak ada pasal yang dikarang; bila tarif berubah, kolom tarif di alat dapat diubah.

  • PP No. 34 Tahun 2017, Pasal 2 ayat (1) — penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, yang diterima orang pribadi atau badan dikenai PPh yang bersifat final.
  • PP No. 34 Tahun 2017, Pasal 4 ayat (1) — besarnya PPh sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Satu tarif untuk semua penyewa; tidak ada lagi pembedaan tarif berdasarkan status penyewa seperti pada rezim lama.
  • PP No. 34 Tahun 2017, Pasal 4 ayat (2) — jumlah bruto adalah semua jumlah yang dibayarkan atau diakui sebagai utang oleh penyewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan. Inilah dasar mengapa kolom service charge pada alat ini masuk DPP.
  • PP No. 34 Tahun 2017, Pasal 3 — PPh final dipotong oleh penyewa yang merupakan pemotong pajak; bila penyewa bukan pemotong, pemilik menyetor sendiri. Karena itu bukti potong dibuat oleh penyewa, bukan oleh pemilik.
  • Pasal 4 ayat (2) UU PPh (UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP) — landasan bahwa penghasilan tertentu, termasuk persewaan tanah dan/atau bangunan, dikenai PPh final sehingga tidak digabung dalam penghitungan PPh umum dan tidak dapat dikreditkan.
  • UU PPN Pasal 7 (UU No. 8 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021) — tarif PPN 12% sejak 1 Januari 2025. Persewaan bangunan oleh Pengusaha Kena Pajak merupakan JKP; tersedia pula rezim DPP nilai lain 11/12 (PPN efektif 11%) sesuai ketentuan yang berlaku. PPN dipungut pemilik lewat faktur pajak dan merupakan kewajiban yang terpisah dari PPh final.
  • PMK 81 Tahun 2024 — administrasi perpajakan melalui Coretax sejak 1 Januari 2025: bukti potong elektronik dan SPT Masa PPh Unifikasi. Ketentuan ini mengatur administrasi pelaporan, bukan mengubah tarif 10%.

📖 Cara Menggunakan Menghitung PPh Final 4(2) atas Sewa Tanah & Bangunan

1
Isi objek sewa dan pihak-pihaknya

Tulis alamat/deskripsi bangunan, nama pemilik, dan nama penyewa. Penyewa adalah pemotong PPh final yang namanya tercantum di bukti potong.

2
Masukkan sewa pokok, service charge, dan fasilitas lain

Pilih apakah nilai sewa diinput per bulan atau per tahun, lalu tentukan durasi kontrak. Service charge dan biaya fasilitas lain otomatis masuk jumlah bruto sesuai PP 34/2017 Pasal 4 ayat (2).

3
Tentukan skema PPh dan rezim PPN

Centang "termasuk PPh" bila kontrak memakai harga gross-up. Pilih tanpa PPN, PPN 12% penuh, atau DPP nilai lain 11/12 — PPN dihitung pada basisnya sendiri, terpisah dari PPh final.

4
Periksa rincian bulanan/tahunan lalu ekspor

Panel hasil menampilkan DPP, PPh, net pemilik, PPN, total dibayar penyewa, serta rincian per bulan dan per tahun. Cetak bukti potong A4, unduh PDF/CSV, atau bagikan tautan simulasi.

💡 Tips Praktis Menghindari Sengketa PPh Sewa

📝 Tulis tegas klausul PPh dan PPN di kontrak Bedakan "sewa belum termasuk PPh final (dipotong penyewa)" dari "sewa sudah termasuk PPh final (gross-up)", dan nyatakan PPN sebagai pungutan terpisah. Satu kata yang ambigu bisa mengubah DPP dan nilai transfer puluhan juta.
🧾 Jangan keluarkan service charge dari DPP tanpa dasar Biaya layanan, keamanan, kebersihan, dan pemeliharaan yang ditagih pemilik adalah bagian jumlah bruto. Mengeluarkannya tanpa bukti bahwa kewajiban itu bukan milik pemilik akan membuat PPh kurang potong dan menjadi temuan pemeriksa.
📅 Pisahkan jadwal setor PPh dan PPN PPh final disetor penyewa (tanggal 10) dan dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi (tanggal 20). PPN disetor pemilik lewat faktur pajak. Menyatukan keduanya di satu jurnal membuat rekonsiliasi bulanan selalu selisih.

Tanya Jawab PPh Final 4(2) Sewa Tanah & Bangunan & PPN (FAQ)

Tarifnya 10% dari jumlah bruto nilai persewaan dan bersifat final (PP 34/2017 Pasal 4 ayat (1)). Yang memotong adalah penyewa yang merupakan pemotong pajak (PP 34/2017 Pasal 3) — umumnya penyewa berbentuk badan, instansi, atau PKP. Bila penyewa bukan pemotong pajak (misalnya orang pribadi yang menyewa untuk keperluan pribadi), pemilik menyetor sendiri PPh final tersebut. Karena final, PPh ini tidak digabung dalam penghitungan PPh umum dan tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan pemilik.
Ya. PP 34/2017 Pasal 4 ayat (2) mendefinisikan jumlah bruto sebagai semua jumlah yang dibayarkan atau diakui sebagai utang oleh penyewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan (service charge), dan biaya fasilitas lainnya — baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan. Penjelasan PP tersebut memberi contoh: sewa Rp 200.000.000 ditambah service charge Rp 15.000.000 dipotong 10% × Rp 215.000.000 = Rp 21.500.000. Karena itu kolom service charge pada alat ini otomatis masuk DPP, dan panel hasil menampilkan berapa PPh tambahan yang timbul karenanya.
Hanya bila biaya itu bukan kewajiban pemilik dan bukan pembayaran atas tanah/bangunan yang disewa — misalnya jasa yang ditagih badan pengelola lain atas jasanya sendiri, atau pemakaian listrik/air yang ditagih langsung oleh penyedia utilitas kepada penyewa. Dasarnya harus kuat: kontrak, invoice penerbit yang berbeda, dan bukti bayar. Bila pemilik tetap yang menyediakan dan menagihnya, biaya itu bagian jumlah bruto meskipun invoice-nya dipisah — memindahkan penagihan ke pihak lain tidak mengubah objek pajaknya.
Ya. PP 34/2017 mengatur persewaan tanah dan/atau bangunan, sehingga sewa lahan kosong saja, sewa bangunan saja, maupun keduanya bersama-sama dikenai PPh final 10% dari jumlah bruto. Yang membedakan bukan objeknya (tanah atau bangunan), melainkan apakah penghasilan itu berasal dari persewaan tanah/bangunan — bila bukan (misalnya sewa alat berat, mesin, atau kendaraan), rezimnya PPh Pasal 23, bukan PPh final 4(2).
Dua rezim yang berbeda dan tidak boleh dicampur. Sewa tanah dan/atau bangunan (ruko, kantor, gudang, lahan) → PPh final Pasal 4 ayat (2) 10% dari jumlah bruto, dipotong penyewa, bersifat final. Sewa harta selain tanah/bangunan (alat berat, mesin, genset, kendaraan) → PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto bila penerima ber-NPWP dan 4% bila tanpa NPWP, serta dapat dikreditkan sebagai pajak dibayar dimuka. Konsekuensi praktisnya: salah memilih rezim membuat angka pajak berbeda jauh dan bukti potongnya pun berbeda jenis.
Bila pemilik adalah Pengusaha Kena Pajak, persewaan bangunan merupakan JKP sehingga terutang PPN. Tarif PPN 12% sejak 1 Januari 2025 (UU PPN Pasal 7), dengan pilihan rezim DPP nilai lain 11/12 yang membuat PPN efektif 11%. PPN dihitung dari DPP PPN — bukan dari angka PPh — dan dipungut pemilik melalui faktur pajak. Pada alat ini: sewa Rp 120.000.000 → PPN 12% = Rp 14.400.000, total dibayar penyewa Rp 134.400.000, sementara PPh final tetap Rp 12.000.000 dan dipotong dari sewa (net pemilik Rp 108.000.000). PPh dan PPN tidak pernah dijumlahkan menjadi satu angka pajak.
Bila angka yang disepakati sudah memuat PPh, DPP dihitung dengan membagi: DPP = nilai termasuk PPh ÷ (1 + tarif). Contoh tarif 10% dan nilai Rp 110.000.000: DPP = 110.000.000 ÷ 1,10 = Rp 100.000.000, PPh = 10% × 100.000.000 = Rp 10.000.000, dan pemilik menerima Rp 100.000.000 (setara DPP). Perhatikan bedanya dengan pertanyaan lain yang sering muncul: bila yang disepakati adalah nilai bersih yang harus diterima pemilik, maka DPP = nilai bersih ÷ (1 − tarif) atau ÷ 0,90. Keduanya benar untuk input yang berbeda — alat ini memakai konvensi pertama karena yang diinput adalah nilai kontrak, dan hasil net pemilik ditampilkan terpisah.
PPh final tidak dapat dikreditkan dan penghasilan sewa tidak digabung dalam penghitungan PPh umum pemilik, karena pajaknya sudah final. Bagi penyewa, PPh yang dipotong merupakan bagian dari harga sewa yang dibayarkan (bukan biaya pajak tambahan, kecuali pada skema gross-up di mana PPh menjadi beban tambahan penyewa di atas nilai sewa). Jangan memperlakukan PPh final sebagai kredit pajak di SPT Tahunan — itu kekeliruan yang paling sering muncul saat rekonsiliasi bukti potong.
Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sejak 1 Januari 2025 administrasi bukti potong dan pelaporan berjalan melalui Coretax sesuai PMK 81 Tahun 2024 — ketentuan ini mengatur administrasi, bukan mengubah tarif 10%. PPN memiliki kewajiban pelaporan faktur pajak tersendiri oleh pemilik, sehingga jadwal PPh dan PPN sebaiknya dipisahkan dalam kalender kepatuhan.
Tidak. Seluruh perhitungan berjalan di peramban Anda (client-side) dan tidak ada data yang dikirim ke server. Tombol Simpan Form hanya menyimpan parameter pada penyimpanan lokal peramban Anda sendiri, dan tautan yang dibagikan memuat parameter pada bagian hash URL yang juga tidak dikirim ke server. Slip A4 yang dihasilkan adalah simulasi untuk kontrol internal — bukan bukti potong resmi dan bukan nasihat pajak; bukti potong resmi dibuat melalui sistem DJP oleh penyewa sebagai pemotong.
Dwi Kurniawan, S.E.
Dwi Kurniawan, S.E. ✓ Verified Author & Developer
Industrial Technologist & Praktisi K3 · Pengembang Dwik.web.id

💡 Cerita di Balik Pembuatan Alat Ini

Alat ini lahir dari percakapan yang berulang dengan tim finance penyewa: pemilik ruko menagih angka "bersih", service charge ditagih lewat invoice terpisah, dan PPh final 10% dihitung hanya dari sewa pokok — sehingga potongan selalu kurang dan baru ketahuan saat rekonsiliasi bukti potong. Yang hilang biasanya bukan tarifnya, tapi batas DPP: apa saja yang termasuk jumlah bruto.

Tujuannya satu: memisahkan tiga hal yang sering tercampur — jumlah bruto (termasuk service charge), PPh final yang dipotong penyewa, dan PPN yang dipungut pemilik — lalu menyajikannya per bulan, per tahun, dan per kontrak dalam satu lembar yang bisa dibuka pemeriksa. Seluruh perhitungan berjalan di browser Anda; tidak ada data properti atau pihak yang dikirim ke server.

🔗 Coba Juga Tools Lain

Tools ini cocok dipadukan dengan kalkulator lainnya:

📑 Kalkulator PPh 23 Jasa & Sewa Alat
Potongan 2% / 4% untuk jasa dan sewa harta selain tanah/bangunan
💰 Kalkulator PPN 12%
PPN tarif penuh vs DPP nilai lain 11/12
🧾 Invoice Generator
Buat invoice sewa lengkap dengan PPN dan keterangan potongan
🏠 Kalkulator BPHTB Tanah
Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan
🏦 Simulasi Pinjaman
Cicilan anuitas untuk pembiayaan properti
📈 Kalkulator NPV & IRR
Uji kelayakan investasi properti sewa

🔗 Alat Terkait yang Mungkin Anda Butuhkan

🏠 Kalkulator BPHTB Tanah & Bangunan (Tarif & NPOPTKP Editable) 📑 Kalkulator PPh 23 Jasa & Sewa Alat (2% / 4% + PPh 26) 💰 Kalkulator PPh 21 TER 2026 🧾 Kalkulator PPN 12% & DPP Nilai Lain (UU HPP) 🏢 Kalkulator Depresiasi Fiskal vs Komersial 📦 Kalkulator Pajak Impor: Bea Masuk, PPN Impor & PPh 22
Iklan · Sponsor
🕐 Terakhir diperbarui: 22 Oktober 2026 · Dibuat oleh dwik.web.id · Syarat & Ketentuan
Tanya Jawab & Diskusi Teknis

Diskusi Penggunaan Kalkulator PPh Final 4(2) Sewa Tanah & Bangunan (10% + PPN)

Ada pertanyaan seputar rumus perhitungan, dasar regulasi, kendala teknis, atau saran pengembangan alat ini? Tuliskan diskusi Anda di bawah.

Hemat kuota & memori — komentar dimuat hanya saat Anda inginkan.

🔖 Daftar Bacaan