Kalkulator PPh Final 4(2) Sewa Tanah & Bangunan
Hitung PPh final 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan (PP 34/2017), termasuk service charge dan biaya fasilitas lain sebagai bagian DPP. PPN dihitung terpisah — tanpa PPN, 12% tarif penuh, atau DPP nilai lain 11/12 — plus skema gross-up bila nilai kontrak sudah termasuk PPh.
PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, dipotong oleh penyewa (PP 34/2017 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3). Jumlah bruto adalah semua yang dibayarkan atau terutang penyewa untuk tanah/bangunan yang disewa — termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, biaya layanan (service charge), dan biaya fasilitas lainnya, baik perjanjiannya dibuat terpisah maupun disatukan (Pasal 4 ayat (2)). PPN bukan bagian dari DPP PPh final dan PPh final bukan bagian dari DPP PPN — keduanya tidak boleh dijumlahkan menjadi satu angka pajak.
Pemotong PPh final adalah penyewa (PP 34/2017 Pasal 3). Identitas ini dipakai pada slip A4 dan CSV.
Masukkan nilai sewa pokok sesuai periode kontrak. Service charge dan biaya fasilitas lain ikut menjadi jumlah bruto (PP 34/2017 Pasal 4 ayat (2)).
Tarif PPh final statutori 10%; kolom tarif dibuat editable untuk skenario khusus. PPN dihitung dari basis terpisah.
📋 Rincian perhitungan jumlah bruto · tarif · PPh · PPN
| Sewa pokok selama kontrak | Rp 0 |
| Service charge / biaya layanan | Rp 0 |
| Biaya fasilitas lain | Rp 0 |
| DPP — jumlah bruto | Rp 0 |
| Tarif PPh final | 10,00% |
| PPh final dipotong | Rp 0 |
| Net diterima pemilik | Rp 0 |
| PPN (basis terpisah) | — |
| Total dibayar penyewa | Rp 0 |
| Skema | — |
🗓️ Rincian per bulan & per tahun kontrak · bulanan · tahunan
| Komponen | Per bulan | Per tahun | Total kontrak |
|---|---|---|---|
| Isi nilai sewa untuk melihat rincian. | |||
📊 Tabel Rujukan: PPh Final 10% pada Berbagai Nilai Sewa
Angka di bawah adalah hasil rumus statutori (bukan hasil klik alat): PPh = 10% × jumlah bruto; net pemilik = jumlah bruto − PPh. Nilai dalam rupiah.
| Jumlah bruto nilai persewaan (DPP) | PPh final 10% | Net diterima pemilik | Setara objek |
|---|---|---|---|
| 24.000.000 | 2.400.000 | 21.600.000 | Kios Rp 2 juta/bulan |
| 60.000.000 | 6.000.000 | 54.000.000 | Rumah dinas Rp 5 juta/bulan |
| 96.000.000 | 9.600.000 | 86.400.000 | Kios Rp 8 juta/bulan (12 bulan) |
| 120.000.000 | 12.000.000 | 108.000.000 | Ruko Rp 10 juta/bulan |
| 250.000.000 | 25.000.000 | 225.000.000 | Lantai gedung kantor kecil |
| 500.000.000 | 50.000.000 | 450.000.000 | Gedung kantor / gudang besar |
🧾 Efek Service Charge terhadap DPP & PPh (Sewa Pokok Rp 500 Juta)
PP 34/2017 Pasal 4 ayat (2) memasukkan biaya layanan, keamanan, pemeliharaan, dan fasilitas lain ke dalam jumlah bruto — baik perjanjiannya dipisah maupun disatukan. Kolom terakhir menunjukkan PPh tambahan yang timbul.
| Service charge setahun | DPP (jumlah bruto) | PPh final 10% | Tambahan PPh vs tanpa service charge |
|---|---|---|---|
| 0 (tidak ditagihkan) | 500.000.000 | 50.000.000 | — |
| 25.000.000 | 525.000.000 | 52.500.000 | +2.500.000 |
| 50.000.000 | 550.000.000 | 55.000.000 | +5.000.000 |
| 75.000.000 | 575.000.000 | 57.500.000 | +7.500.000 |
| 100.000.000 | 600.000.000 | 60.000.000 | +10.000.000 |
➕ Tabel Gross-up: Nilai Kontrak Sudah Termasuk PPh Final
Dipakai bila kontrak menyebut nilai sewa "termasuk PPh". DPP = nilai ÷ (1 + tarif 10%) = nilai ÷ 1,10; PPh = 10% × DPP, sehingga pemilik menerima setara DPP.
| Nilai kontrak termasuk PPh | DPP hasil gross-up | PPh final 10% | Net diterima pemilik |
|---|---|---|---|
| 55.000.000 | 50.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 110.000.000 | 100.000.000 | 10.000.000 | 100.000.000 |
| 220.000.000 | 200.000.000 | 20.000.000 | 200.000.000 |
| 550.000.000 | 500.000.000 | 50.000.000 | 500.000.000 |
| 1.100.000.000 | 1.000.000.000 | 100.000.000 | 1.000.000.000 |
🧮 PPN Terpisah: Sewa Rp 120 Juta/Tahun oleh Pemilik PKP
PPN dihitung dari DPP PPN, bukan ditambahkan ke PPh final. PPh tetap 10% × 120.000.000 = 12.000.000 dan dipotong dari sewa; net pemilik tetap 108.000.000 pada semua baris.
| Rezim PPN | DPP PPN | PPN | Total dibayar penyewa |
|---|---|---|---|
| Tanpa PPN (non-PKP) | — | 0 | 120.000.000 |
| PPN 12% tarif penuh | 120.000.000 | 14.400.000 | 134.400.000 |
| PPN DPP nilai lain 11/12 | 110.000.000 | 13.200.000 | 133.200.000 |
🗓️ Rincian Bulanan vs Tahunan (Sewa Rp 120 Juta/Tahun + PPN 12%)
| Komponen | Per bulan | Per tahun / total kontrak 12 bulan |
|---|---|---|
| DPP PPh 4(2) | 10.000.000 | 120.000.000 |
| PPh final 10% dipotong | 1.000.000 | 12.000.000 |
| Net diterima pemilik | 9.000.000 | 108.000.000 |
| PPN 12% | 1.200.000 | 14.400.000 |
| Total dibayar penyewa | 11.200.000 | 134.400.000 |
DPP = sewa pokok + service charge + biaya fasilitas lain
PPh final = tarif × DPP (statutori 10%)
Net pemilik = DPP − PPh final
Gross-up: DPP = nilai termasuk PPh ÷ (1 + tarif)
PPN = tarif PPN × DPP PPN (DPP nilai lain = 11/12 × DPP)
Total dibayar penyewa = DPP + PPN (skema potong)
Urutannya penting: kunci DPP dulu (termasuk service charge), baru terapkan tarif PPh. PPN dihitung pada basisnya sendiri — jangan pernah menambahkan PPh dan PPN menjadi satu "total pajak".
PP 34/2017 Pasal 4 ayat (2) menyatakan jumlah bruto mencakup biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya — baik perjanjiannya dibuat terpisah maupun disatukan. Contoh pada penjelasan PP tersebut: sewa Rp 200.000.000 + service charge Rp 15.000.000 dipotong 10% × Rp 215.000.000 = Rp 21.500.000. Service charge hanya keluar dari DPP bila benar-benar bukan kewajiban pemilik (mis. ditagih badan pengelola lain atas jasanya sendiri) — dan itu harus didukung kontrak serta faktur.
⚖️ Kaidah Hukum yang Menjadi Dasar Angka Alat Ini
Setiap angka pada alat dapat dilacak ke ketentuan berikut. Tidak ada pasal yang dikarang; bila tarif berubah, kolom tarif di alat dapat diubah.
- PP No. 34 Tahun 2017, Pasal 2 ayat (1) — penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, yang diterima orang pribadi atau badan dikenai PPh yang bersifat final.
- PP No. 34 Tahun 2017, Pasal 4 ayat (1) — besarnya PPh sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Satu tarif untuk semua penyewa; tidak ada lagi pembedaan tarif berdasarkan status penyewa seperti pada rezim lama.
- PP No. 34 Tahun 2017, Pasal 4 ayat (2) — jumlah bruto adalah semua jumlah yang dibayarkan atau diakui sebagai utang oleh penyewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan. Inilah dasar mengapa kolom service charge pada alat ini masuk DPP.
- PP No. 34 Tahun 2017, Pasal 3 — PPh final dipotong oleh penyewa yang merupakan pemotong pajak; bila penyewa bukan pemotong, pemilik menyetor sendiri. Karena itu bukti potong dibuat oleh penyewa, bukan oleh pemilik.
- Pasal 4 ayat (2) UU PPh (UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP) — landasan bahwa penghasilan tertentu, termasuk persewaan tanah dan/atau bangunan, dikenai PPh final sehingga tidak digabung dalam penghitungan PPh umum dan tidak dapat dikreditkan.
- UU PPN Pasal 7 (UU No. 8 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021) — tarif PPN 12% sejak 1 Januari 2025. Persewaan bangunan oleh Pengusaha Kena Pajak merupakan JKP; tersedia pula rezim DPP nilai lain 11/12 (PPN efektif 11%) sesuai ketentuan yang berlaku. PPN dipungut pemilik lewat faktur pajak dan merupakan kewajiban yang terpisah dari PPh final.
- PMK 81 Tahun 2024 — administrasi perpajakan melalui Coretax sejak 1 Januari 2025: bukti potong elektronik dan SPT Masa PPh Unifikasi. Ketentuan ini mengatur administrasi pelaporan, bukan mengubah tarif 10%.
📖 Cara Menggunakan Menghitung PPh Final 4(2) atas Sewa Tanah & Bangunan
Tulis alamat/deskripsi bangunan, nama pemilik, dan nama penyewa. Penyewa adalah pemotong PPh final yang namanya tercantum di bukti potong.
Pilih apakah nilai sewa diinput per bulan atau per tahun, lalu tentukan durasi kontrak. Service charge dan biaya fasilitas lain otomatis masuk jumlah bruto sesuai PP 34/2017 Pasal 4 ayat (2).
Centang "termasuk PPh" bila kontrak memakai harga gross-up. Pilih tanpa PPN, PPN 12% penuh, atau DPP nilai lain 11/12 — PPN dihitung pada basisnya sendiri, terpisah dari PPh final.
Panel hasil menampilkan DPP, PPh, net pemilik, PPN, total dibayar penyewa, serta rincian per bulan dan per tahun. Cetak bukti potong A4, unduh PDF/CSV, atau bagikan tautan simulasi.
💡 Tips Praktis Menghindari Sengketa PPh Sewa
Tanya Jawab PPh Final 4(2) Sewa Tanah & Bangunan & PPN (FAQ)
🔗 Coba Juga Tools Lain
Tools ini cocok dipadukan dengan kalkulator lainnya:
Potongan 2% / 4% untuk jasa dan sewa harta selain tanah/bangunan 💰 Kalkulator PPN 12%
PPN tarif penuh vs DPP nilai lain 11/12 🧾 Invoice Generator
Buat invoice sewa lengkap dengan PPN dan keterangan potongan 🏠 Kalkulator BPHTB Tanah
Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan 🏦 Simulasi Pinjaman
Cicilan anuitas untuk pembiayaan properti 📈 Kalkulator NPV & IRR
Uji kelayakan investasi properti sewa
Diskusi Penggunaan Kalkulator PPh Final 4(2) Sewa Tanah & Bangunan (10% + PPN)
Ada pertanyaan seputar rumus perhitungan, dasar regulasi, kendala teknis, atau saran pengembangan alat ini? Tuliskan diskusi Anda di bawah.