Kalkulator PPh 23 Jasa & Sewa Alat
Hitung pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa dan sewa harta selain tanah/bangunan: 2% dari jumlah bruto bila vendor ber-NPWP, 4% bila tanpa NPWP, plus skema gross-up dan PPh Pasal 26 (20%) untuk jasa luar negeri.
PPh Pasal 23 dipotong oleh pihak yang membayar sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN) atas imbalan jasa dan sewa harta selain tanah/bangunan. Bila penerima tidak memiliki NPWP, tarifnya 100% lebih tinggi sehingga menjadi 4% (PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (7)). Imbalan jasa ke Wajib Pajak luar negeri dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, atau tarif P3B bila tersedia.
Pemotong adalah pihak yang membayar (badan/instansi). Nilai yang diinput adalah jumlah bruto sebelum PPN.
Objek menentukan tarif dan dasar hukum yang dirujuk pada slip.
Semua tarif dapat diubah. Gunakan tarif P3B untuk PPh 26 bila tersedia.
📋 Rincian perhitungan DPP · tarif · PPh · net
| Nilai kontrak / tagihan | Rp 0 |
| DPP (jumlah bruto) | Rp 0 |
| PPh dipotong | Rp 0 |
| Bersih ke vendor | Rp 0 |
| Skema | — |
📊 Matriks Tarif PPh Pasal 23, PPh 26, dan Sanksi Non-NPWP
Tarif di bawah ini adalah tarif statutori, bukan hasil hitung alat. Semua tarif pada kalkulator di atas dapat diubah untuk menyesuaikan kontrak atau tarif P3B.
| Objek pemotongan | Tarif normal | Tanpa NPWP | Dasar hukum |
|---|---|---|---|
| Imbalan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain (62 jenis) | 2% | 4% | Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh jo. PMK 141/PMK.03/2015 |
| Sewa harta selain tanah & bangunan (alat berat, mesin, kendaraan) | 2% | 4% | Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 UU PPh |
| Royalti | 15% | 30% | Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh |
| Dividen | 15% | 30% | Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh |
| Bunga (selain yang diatur rezim khusus) | 15% | 30% | Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh |
| Hadiah, penghargaan, bonus (selain kepada orang pribadi) | 15% | 30% | Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh |
| Jasa dari Wajib Pajak luar negeri (PPh 26) | 20% | tidak berlaku | Pasal 26 UU PPh; tarif P3B bila ada SKD |
| Sewa tanah dan/atau bangunan | PPh final Pasal 4 ayat (2) | — | Bukan objek PPh 23 |
🧮 Simulasi PPh 23 untuk Nilai Kontrak Umum (skema potong langsung)
Angka dihasilkan dari rumus yang sama dengan engine alat: PPh = tarif × DPP; transfer = DPP − PPh. Nilai dalam rupiah.
| DPP / jumlah bruto | PPh 2% (ber-NPWP) | Transfer bersih 2% | PPh 4% (tanpa NPWP) | Transfer bersih 4% | Selisih PPh |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.000 | 200.000 | 9.800.000 | 400.000 | 9.600.000 | 200.000 |
| 25.000.000 | 500.000 | 24.500.000 | 1.000.000 | 24.000.000 | 500.000 |
| 50.000.000 | 1.000.000 | 49.000.000 | 2.000.000 | 48.000.000 | 1.000.000 |
| 100.000.000 | 2.000.000 | 98.000.000 | 4.000.000 | 96.000.000 | 2.000.000 |
| 250.000.000 | 5.000.000 | 245.000.000 | 10.000.000 | 240.000.000 | 5.000.000 |
| 500.000.000 | 10.000.000 | 490.000.000 | 20.000.000 | 480.000.000 | 10.000.000 |
➕ Tabel Gross-up: Nilai Bersih Disepakati → DPP & PPh
Dipakai bila kontrak menyebut "termasuk PPh" sehingga vendor harus menerima nilai penuh. DPP = nilai ÷ (1 − tarif), dibulatkan ke rupiah terdekat.
| Nilai bersih disepakati | DPP pada tarif 2% | PPh 2% | DPP pada tarif 4% | PPh 4% |
|---|---|---|---|---|
| 10.000.000 | 10.204.082 | 204.082 | 10.416.667 | 416.667 |
| 25.000.000 | 25.510.204 | 510.204 | 26.041.667 | 1.041.667 |
| 50.000.000 | 51.020.408 | 1.020.408 | 52.083.333 | 2.083.333 |
| 100.000.000 | 102.040.816 | 2.040.816 | 104.166.667 | 4.166.667 |
| 250.000.000 | 255.102.041 | 5.102.041 | 260.416.667 | 10.416.667 |
| 500.000.000 | 510.204.082 | 10.204.082 | 520.833.333 | 20.833.333 |
🗓️ Kewajiban Administrasi Pemotong
| Kewajiban | Batas waktu | Catatan |
|---|---|---|
| Pembuatan bukti potong | Saat pemotongan / pembayaran | Bukti potong elektronik; diserahkan ke vendor sebagai kredit pajak |
| Penyetoran PPh 23/26 | Tanggal 10 bulan berikutnya | MAP 411124, KJS 104 untuk PPh 23 |
| Pelaporan SPT Masa | Tanggal 20 bulan berikutnya | Melalui Coretax (PMK 81 Tahun 2024) sejak 1 Januari 2025 |
DPP = jumlah bruto tidak termasuk PPN
PPh 23 = tarif × DPP (2%, atau 4% bila tanpa NPWP)
Transfer = DPP − PPh 23
Gross-up: DPP = nilai termasuk PPh ÷ (1 − tarif)
PPh 26 = tarif × jumlah bruto (20%, atau tarif P3B)
Urutan penting: kunci DPP dulu, baru terapkan tarif. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah mengalikan tarif pada nilai yang sudah termasuk pajak.
PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (1) menegaskan pemotongan 2% dihitung dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Bila invoice memuat PPN, keluarkan dulu nilai PPN sebelum memakai alat ini — jika tidak, PPh yang dipotong akan lebih besar dari kewajiban.
⚖️ Kaidah Hukum & Standar yang Relevan
Setiap angka pada alat ini dapat dilacak ke salah satu ketentuan berikut.
- Pasal 23 ayat (1) UU Pajak Penghasilan (UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) — tarif 15% atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah; 2% atas sewa harta selain tanah/bangunan serta imbalan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain.
- PMK 141/PMK.03/2015 — Pasal 1 ayat (1): 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; ayat (3)–(5): batasan jumlah bruto (gaji, material, pihak ketiga, reimbursement); ayat (6): 62 jenis jasa lain; ayat (7): tarif 100% lebih tinggi bila penerima tidak ber-NPWP.
- Pasal 26 UU PPh — pemotongan 20% atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri, dengan kemungkinan tarif lebih rendah melalui P3B disertai SKD.
- Pasal 4 ayat (2) UU PPh — sewa tanah dan/atau bangunan dipotong PPh final, sehingga berada di luar cakupan PPh 23 dan tidak dihitung alat ini.
- PMK 81 Tahun 2024 — ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Coretax, berlaku sejak 1 Januari 2025: mengatur administrasi bukti potong dan SPT Masa, bukan mengubah tarif PPh 23/26.
- UU KUP Pasal 9 — keterlambatan penyetoran menimbulkan sanksi bunga administrasi sesuai tarif bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan.
📖 Cara Menggunakan Menghitung Pemotongan PPh 23 atas Jasa & Sewa Alat
Isi jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan. Bila invoice memuat PPN, keluarkan nilai PPN terlebih dahulu.
Jasa atau sewa harta = 2%; tanpa NPWP menjadi 4%. Untuk vendor luar negeri pilih PPh 26 dan sesuaikan tarif P3B bila ada.
Centang "nilai sudah termasuk PPh" bila kontrak mewajibkan vendor menerima nilai penuh; alat akan menghitung DPP hasil gross-up.
Cetak lembar A4 untuk lampiran persetujuan pembayaran, unduh PDF/CSV, atau bagikan tautan simulasi ke tim finance.
💡 Tips Praktis Menghindari Sengketa PPh 23
Tanya Jawab PPh 23 Jasa, Sewa Alat & PPh 26 (FAQ)
🔗 Coba Juga Tools Lain
Tools ini cocok dipadukan dengan kalkulator lainnya:
Pajak gaji karyawan dengan tarif efektif PP 58/2023 🏪 Kalkulator PPh Final UMKM
PPh final 0,5% sesuai PP 55/2022 💰 Kalkulator PPN
PPN 12% dengan dasar pengenaan nilai lain 🏢 PPh Sewa Bangunan
PPh final Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah & bangunan 🚢 Kalkulator Pajak Impor
BM, PPN impor, dan PPh 22 impor 🏥 Kalkulator BPJS Ketenagakerjaan
Iuran JKK, JKM, JHT, JP untuk perencanaan biaya tenaga kerja
Diskusi Penggunaan Kalkulator PPh 23 Jasa & Sewa Alat (2% / 4% + PPh 26)
Ada pertanyaan seputar rumus perhitungan, dasar regulasi, kendala teknis, atau saran pengembangan alat ini? Tuliskan diskusi Anda di bawah.