Kalkulator PPh 23 Jasa & Sewa Alat

Hitung pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa dan sewa harta selain tanah/bangunan: 2% dari jumlah bruto bila vendor ber-NPWP, 4% bila tanpa NPWP, plus skema gross-up dan PPh Pasal 26 (20%) untuk jasa luar negeri.

📜 UU PPh Pasal 23 jo. UU 7/2021 (HPP) 📑 PMK 141/PMK.03/2015 🌐 PPh 26 Jasa Luar Negeri 🔒 100% Client-Side Privacy
💡 Jawaban Singkat: Berapa PPh 23 yang Dipotong?
📜 Pasal 23 UU PPh & PMK 141/PMK.03/2015

PPh Pasal 23 dipotong oleh pihak yang membayar sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN) atas imbalan jasa dan sewa harta selain tanah/bangunan. Bila penerima tidak memiliki NPWP, tarifnya 100% lebih tinggi sehingga menjadi 4% (PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (7)). Imbalan jasa ke Wajib Pajak luar negeri dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, atau tarif P3B bila tersedia.

Jasa Rp 50.000.000, vendor ber-NPWP DPP 50.000.000 → PPh 1.000.000 → transfer 49.000.000
Jasa Rp 50.000.000, tanpa NPWP DPP 50.000.000 → PPh 2.000.000 → transfer 48.000.000
Nilai Rp 50.000.000 sudah termasuk PPh DPP 51.020.408 → PPh 1.020.408 → transfer 50.000.000
Jasa luar negeri Rp 100.000.000 (PPh 26) DPP 100.000.000 → PPh 20.000.000 → transfer 80.000.000
Jatuh tempo setor & lapor Setor tanggal 10, SPT Masa tanggal 20 bulan berikutnya
⚡ Preset transaksi vendor 1 klik untuk memuat pola tagihan yang paling sering dipotong PPh 23
💾 Workspace Lokal: Parameter tersimpan privat di peramban
1 Identitas & Nilai Tagihan

Pemotong adalah pihak yang membayar (badan/instansi). Nilai yang diinput adalah jumlah bruto sebelum PPN.

Rp
—
2 Objek Pemotongan & Status NPWP

Objek menentukan tarif dan dasar hukum yang dirujuk pada slip.

—
3 Tarif & Skema Pembayaran

Semua tarif dapat diubah. Gunakan tarif P3B untuk PPh 26 bila tersedia.

%
Dasar: 2% dari jumlah bruto (PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (1)).
🧾 Hasil Pemotongan Pajak PPh 23 · 2,0%
PPh yang wajib dipotong
Rp 0
—
Transfer bersih ke vendor
Rp 0
Jasa
—
DPP
Rp 0
jumlah bruto tidak termasuk PPN
Tarif efektif
0,00%
—
Beban sanksi non-NPWP
—
tarif normal, tanpa sanksi
Pajak / nilai transfer
0,00%
dari nilai tagihan
Proporsi kas keluar Total beban: —
Net
PPh
— —
📋 Rincian perhitungan DPP · tarif · PPh · net
Nilai kontrak / tagihanRp 0
DPP (jumlah bruto)Rp 0
PPh dipotongRp 0
Bersih ke vendorRp 0
Skema—
—
🗓️ Setor paling lambat tanggal 10, lapor SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Coretax / PMK 81 Tahun 2024).

📊 Matriks Tarif PPh Pasal 23, PPh 26, dan Sanksi Non-NPWP

Tarif di bawah ini adalah tarif statutori, bukan hasil hitung alat. Semua tarif pada kalkulator di atas dapat diubah untuk menyesuaikan kontrak atau tarif P3B.

Objek pemotongan Tarif normal Tanpa NPWP Dasar hukum
Imbalan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain (62 jenis)2%4%Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh jo. PMK 141/PMK.03/2015
Sewa harta selain tanah & bangunan (alat berat, mesin, kendaraan)2%4%Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 UU PPh
Royalti15%30%Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh
Dividen15%30%Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh
Bunga (selain yang diatur rezim khusus)15%30%Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh
Hadiah, penghargaan, bonus (selain kepada orang pribadi)15%30%Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh
Jasa dari Wajib Pajak luar negeri (PPh 26)20%tidak berlakuPasal 26 UU PPh; tarif P3B bila ada SKD
Sewa tanah dan/atau bangunanPPh final Pasal 4 ayat (2)—Bukan objek PPh 23

🧮 Simulasi PPh 23 untuk Nilai Kontrak Umum (skema potong langsung)

Angka dihasilkan dari rumus yang sama dengan engine alat: PPh = tarif × DPP; transfer = DPP − PPh. Nilai dalam rupiah.

DPP / jumlah bruto PPh 2% (ber-NPWP) Transfer bersih 2% PPh 4% (tanpa NPWP) Transfer bersih 4% Selisih PPh
10.000.000200.0009.800.000400.0009.600.000200.000
25.000.000500.00024.500.0001.000.00024.000.000500.000
50.000.0001.000.00049.000.0002.000.00048.000.0001.000.000
100.000.0002.000.00098.000.0004.000.00096.000.0002.000.000
250.000.0005.000.000245.000.00010.000.000240.000.0005.000.000
500.000.00010.000.000490.000.00020.000.000480.000.00010.000.000

➕ Tabel Gross-up: Nilai Bersih Disepakati → DPP & PPh

Dipakai bila kontrak menyebut "termasuk PPh" sehingga vendor harus menerima nilai penuh. DPP = nilai ÷ (1 − tarif), dibulatkan ke rupiah terdekat.

Nilai bersih disepakati DPP pada tarif 2% PPh 2% DPP pada tarif 4% PPh 4%
10.000.00010.204.082204.08210.416.667416.667
25.000.00025.510.204510.20426.041.6671.041.667
50.000.00051.020.4081.020.40852.083.3332.083.333
100.000.000102.040.8162.040.816104.166.6674.166.667
250.000.000255.102.0415.102.041260.416.66710.416.667
500.000.000510.204.08210.204.082520.833.33320.833.333

🗓️ Kewajiban Administrasi Pemotong

KewajibanBatas waktuCatatan
Pembuatan bukti potongSaat pemotongan / pembayaranBukti potong elektronik; diserahkan ke vendor sebagai kredit pajak
Penyetoran PPh 23/26Tanggal 10 bulan berikutnyaMAP 411124, KJS 104 untuk PPh 23
Pelaporan SPT MasaTanggal 20 bulan berikutnyaMelalui Coretax (PMK 81 Tahun 2024) sejak 1 Januari 2025
Rumus yang dipakai

DPP = jumlah bruto tidak termasuk PPN

PPh 23 = tarif × DPP  (2%, atau 4% bila tanpa NPWP)

Transfer = DPP − PPh 23

Gross-up: DPP = nilai termasuk PPh ÷ (1 − tarif)

PPh 26 = tarif × jumlah bruto  (20%, atau tarif P3B)

Urutan penting: kunci DPP dulu, baru terapkan tarif. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah mengalikan tarif pada nilai yang sudah termasuk pajak.

PPN bukan bagian dari DPP

PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (1) menegaskan pemotongan 2% dihitung dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Bila invoice memuat PPN, keluarkan dulu nilai PPN sebelum memakai alat ini — jika tidak, PPh yang dipotong akan lebih besar dari kewajiban.

⚖️ Kaidah Hukum & Standar yang Relevan

Setiap angka pada alat ini dapat dilacak ke salah satu ketentuan berikut.

  • Pasal 23 ayat (1) UU Pajak Penghasilan (UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) — tarif 15% atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah; 2% atas sewa harta selain tanah/bangunan serta imbalan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain.
  • PMK 141/PMK.03/2015 — Pasal 1 ayat (1): 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; ayat (3)–(5): batasan jumlah bruto (gaji, material, pihak ketiga, reimbursement); ayat (6): 62 jenis jasa lain; ayat (7): tarif 100% lebih tinggi bila penerima tidak ber-NPWP.
  • Pasal 26 UU PPh — pemotongan 20% atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri, dengan kemungkinan tarif lebih rendah melalui P3B disertai SKD.
  • Pasal 4 ayat (2) UU PPh — sewa tanah dan/atau bangunan dipotong PPh final, sehingga berada di luar cakupan PPh 23 dan tidak dihitung alat ini.
  • PMK 81 Tahun 2024 — ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Coretax, berlaku sejak 1 Januari 2025: mengatur administrasi bukti potong dan SPT Masa, bukan mengubah tarif PPh 23/26.
  • UU KUP Pasal 9 — keterlambatan penyetoran menimbulkan sanksi bunga administrasi sesuai tarif bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan.

📖 Cara Menggunakan Menghitung Pemotongan PPh 23 atas Jasa & Sewa Alat

1
Masukkan nilai kontrak tanpa PPN

Isi jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan. Bila invoice memuat PPN, keluarkan nilai PPN terlebih dahulu.

2
Pilih objek dan status NPWP

Jasa atau sewa harta = 2%; tanpa NPWP menjadi 4%. Untuk vendor luar negeri pilih PPh 26 dan sesuaikan tarif P3B bila ada.

3
Tentukan skema: potong langsung atau gross-up

Centang "nilai sudah termasuk PPh" bila kontrak mewajibkan vendor menerima nilai penuh; alat akan menghitung DPP hasil gross-up.

4
Ekspor bukti potong dan rekap

Cetak lembar A4 untuk lampiran persetujuan pembayaran, unduh PDF/CSV, atau bagikan tautan simulasi ke tim finance.

💡 Tips Praktis Menghindari Sengketa PPh 23

📄 Kunci klausul pajak di kontrak Tulis tegas apakah harga "termasuk PPh 23" atau "dipotong PPh 23". Perbedaan satu kata ini mengubah DPP dan nilai transfer, dan paling sering menjadi sumber tagihan susulan.
🧾 Minta NPWP/NIK sebelum pembayaran pertama Selisih 2% pada nilai Rp 500 juta berarti Rp 10 juta. Validasi NPWP/NIK vendor di awal menghemat kas perusahaan sekaligus menghindari sengketa tarif.
📦 Pisahkan material dan reimbursement dari jasa Pembelian material dan penggantian biaya pihak ketiga tidak masuk jumlah bruto bila didukung faktur dan bukti bayar. Rincian invoice yang rapi langsung menurunkan PPh terutang secara sah.

Tanya Jawab PPh 23 Jasa, Sewa Alat & PPh 26 (FAQ)

Untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang tercantum dalam PMK 141/PMK.03/2015, tarifnya 2% dari jumlah bruto. Sewa harta selain tanah dan/atau bangunan — misalnya sewa excavator, genset, mesin produksi, atau kendaraan — juga dikenakan 2% (Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 UU PPh). Bila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi, yaitu 4% (PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (7)).
Jumlah bruto adalah seluruh penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tidak termasuk PPN (PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (1)). Menurut Pasal 1 ayat (3) dan (4), jumlah bruto juga tidak termasuk pembayaran gaji/upah tenaga kerja oleh penyedia jasa, pembelian barang atau material, pembayaran kepada pihak ketiga, dan penggantian (reimbursement) — sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak, faktur, dan bukti pembayaran. Bila bukti tidak ada, dasar pemotongan adalah keseluruhan pembayaran tidak termasuk PPN (ayat (5)).
Pada skema gross-up, nilai yang disepakati adalah jumlah bersih yang harus diterima vendor, sehingga DPP dinaikkan lebih dulu: DPP = nilai termasuk PPh ÷ (1 − tarif), lalu PPh = DPP × tarif. Contoh tarif 2% dengan nilai Rp 50.000.000: DPP = 50.000.000 ÷ 0,98 = Rp 51.020.408; PPh = Rp 1.020.408; vendor tetap menerima Rp 50.000.000 dan total beban perusahaan Rp 51.020.408. Pada skema potong langsung, DPP tetap Rp 50.000.000, PPh Rp 1.000.000, dan vendor menerima Rp 49.000.000.
Tidak. PPh Pasal 23 hanya mencakup sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan. Sewa tanah dan/atau bangunan dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, sehingga bukan objek PPh 23 dan tidak dihitung oleh alat ini. Pastikan dulu objek sewanya: alat berat, mesin, dan kendaraan masuk PPh 23 (2%), sedangkan ruko, gudang, atau lahan masuk PPh final sewa tanah/bangunan.
Imbalan jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto (Pasal 26 UU PPh). Tarif dapat lebih rendah bila negara mitra memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan vendor menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) — karena itu kolom tarif PPh 26 di alat ini dapat Anda ubah. Sanksi 100% karena tanpa NPWP tidak berlaku untuk PPh 26, sebab dasar pemotongannya adalah status subjek luar negeri, bukan kepemilikan NPWP dalam negeri.
Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk PPh Pasal 23, kode akun pajak (MAP) 411124 dan kode jenis setoran (KJS) 104. Sejak 1 Januari 2025 administrasi bukti potong dan pelaporan berjalan melalui Coretax sesuai PMK 81 Tahun 2024 — regulasi ini mengatur administrasi, bukan mengubah tarif.
Tidak otomatis. Yang dipotong adalah jasa yang tercantum dalam 62 jenis jasa pada Pasal 1 ayat (6) PMK 141/PMK.03/2015 (antara lain jasa hukum, akuntansi, konsultan, penilai, katering, cleaning service, logistik, perawatan mesin, jasa sehubungan software, jasa survey, dan jasa sertifikasi), ditambah jasa teknik, manajemen, dan konsultan menurut Pasal 23 UU PPh. Jasa yang telah dikenai PPh final (misalnya jasa konstruksi) atau yang telah dipotong PPh Pasal 21 tidak dipotong lagi PPh 23 (Pasal 1 ayat (2)).
PPh Pasal 23 dipotong atas pembayaran kepada Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Imbalan jasa kepada orang pribadi umumnya masuk objek PPh Pasal 21, bukan PPh 23, sehingga tarif dan dasar penghitungannya berbeda. Bila vendor berbentuk CV, PT, koperasi, atau BUT, gunakan alat ini; bila vendor perorangan, hitung dengan kalkulator PPh 21.
Tidak. Seluruh perhitungan berjalan di peramban Anda (client-side) dan tidak ada data yang dikirim ke server. Tombol Simpan Form hanya menyimpan parameter pada penyimpanan lokal peramban Anda sendiri; tautan yang dibagikan memuat parameter pada bagian hash URL, yang juga tidak dikirim ke server.
Dwi Kurniawan, S.E.
Dwi Kurniawan, S.E. ✓ Verified Author & Developer
Industrial Technologist & Praktisi K3 · Pengembang Dwik.web.id

💡 Cerita di Balik Pembuatan Alat Ini

Alat ini lahir dari hal yang berulang di ruang finance: invoice jasa masuk, PPh 23 dipotong 2% tanpa pernah dicek apakah vendor ber-NPWP, dan transfer ke vendor meleset dari yang disepakati. Yang paling sering hilang bukan pajaknya, tapi kejelasan: apakah kontrak dibuat "nett" atau "gross", dan apakah DPP sudah bersih dari PPN serta reimbursement.

Tujuannya satu: memberi angka yang bisa dipertanggungjawabkan di depan vendor dan pemeriksa — DPP, tarif, PPh, dan nilai transfer dalam satu lembar, dengan rujukan pasal yang bisa dibuka sendiri. Semua perhitungan berjalan di browser Anda; tidak ada data vendor yang dikirim ke server.

🔗 Coba Juga Tools Lain

Tools ini cocok dipadukan dengan kalkulator lainnya:

🧾 Kalkulator PPh 21 TER
Pajak gaji karyawan dengan tarif efektif PP 58/2023
🏪 Kalkulator PPh Final UMKM
PPh final 0,5% sesuai PP 55/2022
💰 Kalkulator PPN
PPN 12% dengan dasar pengenaan nilai lain
🏢 PPh Sewa Bangunan
PPh final Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah & bangunan
🚢 Kalkulator Pajak Impor
BM, PPN impor, dan PPh 22 impor
🏥 Kalkulator BPJS Ketenagakerjaan
Iuran JKK, JKM, JHT, JP untuk perencanaan biaya tenaga kerja

🔗 Alat Terkait yang Mungkin Anda Butuhkan

🏢 Kalkulator Depresiasi Fiskal vs Komersial 📦 Kalkulator Pajak Impor: Bea Masuk, PPN Impor & PPh 22 🧾 Kalkulator PPN 12% & DPP Nilai Lain (UU HPP) 🏢 Kalkulator PPh Final 4(2) Sewa Tanah & Bangunan (10% + PPN) 🏠 Kalkulator BPHTB Tanah & Bangunan (Tarif & NPOPTKP Editable) 💰 Kalkulator PPh 21 TER 2026
Iklan · Sponsor
🕐 Terakhir diperbarui: 22 Oktober 2026 · Dibuat oleh dwik.web.id · Syarat & Ketentuan
Tanya Jawab & Diskusi Teknis

Diskusi Penggunaan Kalkulator PPh 23 Jasa & Sewa Alat (2% / 4% + PPh 26)

Ada pertanyaan seputar rumus perhitungan, dasar regulasi, kendala teknis, atau saran pengembangan alat ini? Tuliskan diskusi Anda di bawah.

Hemat kuota & memori — komentar dimuat hanya saat Anda inginkan.

🔖 Daftar Bacaan