Berapa tarif pajak sewa bangunan?

PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 10% dari jumlah bruto persewaan.

Bagaimana rumus gross-up sewa?

DPP Gross-up = Nilai Bersih Diminta / 0,90.

🏢

Kalkulator Pajak Sewa Tanah & Bangunan (PPh 4(2))

Hitung kewajiban pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 10% atas sewa kantor, ruko, gudang, dan properti komersial sesuai PP No. 34/2017. Mendukung skema Potong Langsung, metode Gross-up, dan penambahan PPN 12% Pengusaha Kena Pajak.

📜 PP No. 34/2017 & UU HPP ⚡ 4 Preset Persewaan Properti 💰 Skema Gross-up PPh Sewa (10%) 📊 Diagram Aliran Kas Sewa Canvas 🔒 100% Privat & Client-Side

💡 Kaidah Pajak Sewa: Seluruh penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final 10%. Gunakan skema Gross-up (DPP = Nilai Bersih ÷ 0,90) jika pemilik meminta uang sewa diterima bersih di rekening bank.

⚡ Muat Contoh Sewa Properti:

1. Rincian Objek Sewa & Nilai Kontrak

Deskripsi Properti / Nama Gedung *

Nilai Kontrak Sewa Disepakati (Rp) *

Metode Pemotongan Pajak *

2. Pengenaan PPN 12% Pengusaha Kena Pajak

Status PKP Pemilik Gedung *

Durasi Jangka Waktu Sewa (Tahun)

📊 Hasil Pemotongan Pajak Sewa

PPH FINAL 4(2) 10%

Pajak Dipotong (PPh Final 4(2))

Rp 12.000.000

Tarif 10% Final dari Nilai Bruto DPP

Bersih Ditransfer ke Pemilik:

Rp 108,0 Jt

Kas Masuk Pemilik

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Rp 120.000.000

Nilai Bruto Kontrak

Pungutan PPN 12% PKP

Rp 14.400.000

Faktur Pajak Masukan

🏢 Alur Kas: Bersih Pemilik vs PPh Final 10% vs PPN 12%

Dwi Kurniawan ✓ Verified Author & Developer

Industrial Technologist & Praktisi K3 · Pengembang Dwik.web.id

💡 Cerita di Balik Pembuatan Alat Ini

Banyak sengketa antara penyewa korporasi dan pemilik ruko/kantor terjadi saat penagihan karena pemilik menolak dipotong PPh Final 10% dengan alasan kontrak harus bersih, sementara bagian finance perusahaan wajib menyetor pajak ke kas negara.

🎯 Misi Kepastian Finansial Sewa Komersial: Menyediakan skema Gross-up transparan memastikan pemilik menerima hak bersih utuh dan penyewa dapat membiayakan beban pajak secara legal dalam laporan keuangan.

Tanya Jawab Seputar Pajak Sewa Tanah & Bangunan PPh 4(2) 10%

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 2017, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

Ya. Seluruh jumlah pembayaran sewa, termasuk biaya fasilitas, service charge, dan pemeliharaan yang ditagihkan oleh pemilik gedung termasuk dalam Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Final 10%.

Jika perjanjian sewa mewajibkan pemilik menerima nominal bersih tanpa potongan, maka nilai sewa bruto dihitung dengan rumus:
Nilai Kontrak Gross-up = Nilai Bersih Diminta ÷ 0,90.
Dengan metode ini, beban PPh Final 10% dapat dibiayakan secara sah dalam laporan keuangan perusahaan penyewa.

Jika penyewa adalah Badan Usaha (PT, CV, Yayasan) atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka penyewa wajib memotong PPh 4(2), menyetorkan ke kas negara, dan memberikan bukti potong e-Bupot kepada pemilik. Jika penyewa adalah orang pribadi non-PKP, maka pemilik gedung wajib menyetorkan sendiri pajaknya.

Ya, Anda dapat mencetak Lembar Estimasi Bukti Potong PPh Final 4(2) Sewa Gedung resmi format A4 untuk lampiran kontrak sewa dan mengunduh berkas CSV.

📖 Cara Menggunakan Cara Menghitung Pajak Sewa Bangunan PPh Final 4(2)

1. Masukkan Nilai Kontrak Sewa

Input nominal nilai sewa kantor, ruko, gudang, atau rumah.

2. Tentukan Skema Potong / Gross-up

Pilih potong langsung (10% dari tagihan) atau Gross-up (DPP / 0.90) jika pemilik meminta uang bersih.

3. Tinjau Potongan PPh 10% & PPN 12%

Amati rincian pemotongan PPh Final 10%, transfer bersih pemilik, dan faktur PPN 12% PKP.

4. Cetak Lembar Bukti Potong A4

Ekspor dokumen rincian pajak sewa resmi format A4 untuk lampiran kontrak dan bukti potong e-Bupot.

💡 Kaidah Perpajakan Sewa Properti yang Efektif

📝 Tulis Klausul Pajak di Kontrak Sewa Tegaskan apakah nilai sewa adalah "Include PPh 4(2)" atau "Exclude PPh 4(2)" untuk mencegah perselisihan saat pelunasan tagihan.

🧾 Wajib Terbitkan Bukti Potong e-Bupot Penyewa berbadan hukum (PT/CV) wajib memotong PPh Final 10% dan memberikan bukti potong unifikasi resmi kepada pemilik gedung.

🏢 Satukan Service Charge ke DPP 10% Tagihan fasilitas lift, keamanan, dan pemeliharaan gedung yang ditagihkan pemilik otomatis termasuk objek pemotongan PPh 4(2).

🔗 Coba Juga Tools Lain

Tools ini cocok dipadukan dengan kalkulator lainnya:

📑 Kalkulator PPh 23 Jasa
Potongan jasa vendor 2% vs 4% 🏠 Kalkulator BPHTB Properti
Pajak transaksi perolehan tanah

🔗 Alat Terkait yang Mungkin Anda Butuhkan

🕐 Terakhir diperbarui: 17 Agustus 2026 · Dibuat oleh dwik.web.id · Syarat & Ketentuan