Kalkulator BPHTB Tanah & Bangunan

Hitung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan rumus tarif × (NPOP − NPOPTKP). Tarif dan NPOPTKP bisa Anda ubah mengikuti Perda kabupaten/kota, NPOP otomatis memakai nilai transaksi atau NJOP yang lebih tinggi, dan status bebas pajak muncul bila NPOP tidak melebihi NPOPTKP.

🏠 Pajak Perolehan Properti 📜 UU 28/2009 (PDRD) Ps. 87 & 88(1) · UU 1/2022 (HKPD) ⚖️ Tarif & NPOPTKP Editable (Perda) 🔒 100% Client-Side Privacy
💡 Ringkasan Inti BPHTB Tanah & Bangunan
📜 UU 28/2009 Pasal 87 & Pasal 88 ayat (1)

BPHTB adalah pajak yang dibayar pembeli saat memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Rumusnya BPHTB = tarif × (NPOP − NPOPTKP), dan hanya dikenakan bila NPOP lebih besar dari NPOPTKP. NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) memakai nilai transaksi; bila NJOP PBB lebih tinggi dari harga transaksi, yang dipakai adalah NJOP. Menurut UU 28/2009 (PDRD), tarif ditetapkan paling tinggi 5% (Pasal 88 ayat 1) dan NPOPTKP paling rendah Rp 60.000.000, dengan batas paling rendah Rp 300.000.000 untuk waris dan hibah wasiat (Pasal 87). Sejak UU 1/2022 (HKPD) BPHTB menjadi pajak daerah penuh, sehingga tarif dan NPOPTKP ditetapkan oleh Perda — karena itu keduanya berupa input, bukan angka mati.

Rumah Rp 1,5 M · NPOPTKP Rp 60 jt NPOP kena pajak Rp 1.440.000.000 × 5% = BPHTB Rp 72.000.000
Tanah waris Rp 900 jt · NPOPTKP Rp 300 jt NPOP kena pajak Rp 600.000.000 × 5% = BPHTB Rp 30.000.000
NJOP Rp 1,8 M > harga Rp 1,5 M NPOP memakai NJOP Rp 1.800.000.000 → BPHTB Rp 87.000.000
NPOP ≤ NPOPTKP Tidak terutang · BPHTB Rp 0 · status bebas pajak
📐 Rumus Perhitungan Standar
BPHTB = tarif × (NPOP − NPOPTKP) · NPOP = maks(nilai transaksi, NJOP) · hanya bila NPOP > NPOPTKP
  • NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak — nilai transaksi, atau NJOP bila NJOP lebih tinggi
  • NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak — ditetapkan Perda, minimal Rp 60 juta (waris/hibah wasiat minimal Rp 300 juta)
  • Tarif = paling tinggi 5% menurut Pasal 88 ayat (1) UU 28/2009; besaran berlaku mengikuti Perda
  • NJOP = Nilai Jual Objek Pajak pada SPPT PBB — dipakai sebagai pembanding, bukan penambah
ℹ️ Bila NPOP tidak melebihi NPOPTKP, BPHTB = Rp 0 (bebas pajak), bukan angka negatif. Tarif dan NPOPTKP wajib disesuaikan dengan Perda kabupaten/kota tempat objek berada.
⚡ Preset skenario BPHTB 1 klik untuk memuat kasus yang paling sering ditanya
💾 Workspace Lokal: Parameter tersimpan privat di peramban
1 Objek & Nilai Perolehan Hak

Masukkan angka sesuai dokumen yang Anda pegang: PPJB/AJB untuk harga transaksi, SPPT PBB untuk NJOP.

Jenis menentukan default NPOPTKP: waris & hibah wasiat memakai batas paling rendah Rp 300 juta (Pasal 87 UU 28/2009), jenis lain Rp 60 juta.
Rp
Terbilang: Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah
Rp
NJOP dipakai hanya bila lebih tinggi dari nilai transaksi. Kosongkan (0) bila Anda hanya memegang harga transaksi.
2 Tarif & NPOPTKP Menurut Perda

Sejak UU 1/2022 (HKPD), BPHTB sepenuhnya menjadi pajak daerah. Dua angka di bawah ini ditetapkan Perda — ubah sesuai kabupaten/kota objek.

%
Default 5% — batas paling tinggi menurut Pasal 88 ayat (1) UU 28/2009.
Rp
Minimal Rp 60 juta untuk jual beli; Rp 300 juta untuk waris / hibah wasiat (Pasal 87 UU 28/2009).
3 Biaya Notaris/PPAT & BPN (opsional)

Honorarium notaris/PPAT bukan tarif statutori — nilainya kesepakatan. Isi 0 bila tidak ingin menghitungnya.

%
Praktik pasar umumnya 0,5%–1,5%; bukan angka yang diatur UU.
Rp
Nominal, bukan persentase — berbeda menurut luas, nilai, dan kantor BPN.
🏛️ BPHTB Terutang BPHTB TERUTANG
BPHTB yang harus dibayar pembeli
Rp 0
5% × NPOP kena pajak
Total biaya akuisisi
Rp 0
BPHTB + notaris/PPAT + BPN
—
NPOP terpakai Rp 0 dari nilai transaksi
NPOPTKP Rp 0 pengurang sesuai Perda
NPOP diambil dari nilai yang lebih tinggi antara harga transaksi dan NJOP.
Komposisi biaya akuisisi Rp 0
BPHTB — Notaris/PPAT — BPN —
Harga transaksi tidak dimasukkan ke bar ini karena bukan biaya tambahan — bar menunjukkan ke mana uang di luar harga properti pergi.
NPOP terpakai
Rp 0
dasar pengenaan
NPOP kena pajak
Rp 0
setelah NPOPTKP
Tarif berlaku
5%
sesuai Perda
Dana pembeli
Rp 0
harga + biaya akuisisi
NPOP Rp 0
NPOPTKP Rp 0
NPOP kena pajak (dasar pengenaan)Rp 0
Status Rp 0
—
Nilai transaksiRp 0
NJOP PBBRp 0
NPOP terpakaiRp 0
NPOPTKPRp 0
NPOP kena pajakRp 0
Perhitungan BPHTB—
Honorarium notaris/PPATRp 0
Biaya balik nama / BPNRp 0
Total dana pembeli (harga + biaya)Rp 0

📊 Ketentuan Statutori BPHTB: Tarif & NPOPTKP

Angka di bawah adalah batas yang diatur undang-undang, bukan angka Perda. Nilai yang berlaku untuk objek Anda ditetapkan Perda kabupaten/kota.

Parameter Ketentuan dalam UU Dasar Cara alat ini memperlakukannya
Tarif BPHTBPaling tinggi 5%Pasal 88 ayat (1) UU 28/2009 (PDRD)Input persen, default 5%
NPOPTKP — jual beli & perolehan umumPaling rendah Rp 60.000.000Pasal 87 UU 28/2009Input rupiah, default Rp 60.000.000
NPOPTKP — waris / hibah wasiatPaling rendah Rp 300.000.000Pasal 87 UU 28/2009Default otomatis saat jenis perolehan diganti
Kewenangan menetapkan tarif & NPOPTKPPajak daerah penuh — ditetapkan PerdaUU 1/2022 (HKPD)Keduanya editable; alat memberi peringatan bila di bawah batas UU
Dasar pengenaan (NPOP)Nilai transaksi; NJOP dipakai bila lebih tinggiPrinsip nilai perolehanEngine mengambil nilai maksimum harga transaksi vs NJOP

🧮 Contoh Perhitungan (Tarif 5%)

Angka dihasilkan dari rumus yang sama dengan kalkulator di atas. Perhatikan baris terakhir: NPOP di bawah NPOPTKP berarti bebas pajak.

SkenarioNPOPNPOPTKPNPOP kena pajakBPHTB 5%
Rumah Jakarta, jual beli1.500.000.00060.000.0001.440.000.00072.000.000
Tanah waris (hibah wasiat)900.000.000300.000.000600.000.00030.000.000
NJOP > harga transaksi1.800.000.000 (NJOP) atas harga 1.500.000.00060.000.0001.740.000.00087.000.000
NPOP di bawah NPOPTKP50.000.00060.000.00000 (bebas pajak)
NPOP tepat sama dengan NPOPTKP60.000.00060.000.00000 (bebas pajak)

📐 Matriks NPOP vs BPHTB (NPOPTKP Rp 60 juta, tarif 5%)

Untuk memperkirakan cepat berapa BPHTB pada berbagai nilai transaksi.

NPOP (Rp)NPOP kena pajak (Rp)BPHTB 5% (Rp)BPHTB bila NPOPTKP Rp 300 jt (Rp)
60.000.000000
100.000.00040.000.0002.000.0000
500.000.000440.000.00022.000.00010.000.000
750.000.000690.000.00034.500.00022.500.000
1.000.000.000940.000.00047.000.00035.000.000
1.500.000.0001.440.000.00072.000.00060.000.000
2.000.000.0001.940.000.00097.000.00085.000.000
3.000.000.0002.940.000.000147.000.000135.000.000
5.000.000.0004.940.000.000247.000.000235.000.000

🗺️ Contoh Pengaturan NPOPTKP per Daerah

CONTOH ILUSTRATIF — BUKAN KUTIPAN PERDA Angka pada kolom “nilai contoh” hanya untuk latihan memahami skala, bukan angka resmi daerah mana pun. NPOPTKP nyata harus dibaca dari Perda kabupaten/kota atau ditanyakan ke Bapenda setempat.

Daerah (ilustrasi)Nilai contoh NPOPTKP (Rp)Status angka
Contoh A — kota besar80.000.000Contoh, wajib verifikasi Perda
Contoh B — kota sedang70.000.000Contoh, wajib verifikasi Perda
Contoh C — kabupaten60.000.000Contoh (batas paling rendah UU 28/2009)
Contoh D — waris / hibah wasiat300.000.000Contoh (batas paling rendah UU 28/2009)
Rumus yang dipakai

BPHTB = tarif × (NPOP − NPOPTKP)

NPOP = maks(nilai transaksi, NJOP)

NPOP kena pajak = maks(0, NPOP − NPOPTKP)

Biaya akuisisi = BPHTB + honorarium notaris/PPAT + biaya BPN

Dana pembeli = harga transaksi + biaya akuisisi

Bila NPOP ≤ NPOPTKP, NPOP kena pajak = 0 sehingga BPHTB = 0 — bukan nilai negatif.

Mengapa tarif dan NPOPTKP bukan angka mati?

UU 28/2009 hanya menetapkan batas: tarif paling tinggi 5% (Pasal 88 ayat 1) dan NPOPTKP paling rendah Rp 60 juta — Rp 300 juta untuk waris/hibah wasiat (Pasal 87). Setelah UU 1/2022 (HKPD), BPHTB sepenuhnya menjadi pajak daerah, sehingga angka yang benar-benar berlaku adalah angka dalam Perda kabupaten/kota. Alat ini karena itu membuka keduanya sebagai input: mengganti Perda cukup dengan mengganti dua angka, tanpa mengubah logika hitung.

⚖️ Kaidah Hukum & Rujukan Regulasi

Enam prinsip yang harus dipahami sebelum memakai angka ini untuk menyiapkan dana akad.

  • Subjek pajak adalah pemeroleh hak — pada jual beli, BPHTB menjadi beban pembeli, sementara pajak penghasilan atas pengalihan menjadi urusan penjual. Kesepakatan “harga nett” memindahkan beban secara ekonomis, bukan mengubah kewajiban hukumnya.
  • Pasal 88 ayat (1) UU 28/2009 (PDRD) — tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5%. Alat memakai 5% sebagai default dan memberi peringatan bila Anda memasukkan tarif di atas batas itu.
  • Pasal 87 UU 28/2009 — NPOPTKP paling rendah Rp 60.000.000, dan paling rendah Rp 300.000.000 untuk perolehan karena waris atau hibah wasiat.
  • UU 1/2022 (HKPD) — BPHTB menjadi pajak daerah penuh; tarif dan NPOPTKP ditetapkan Perda. Karena itu tidak ada satu angka nasional yang bisa dipakai untuk semua kabupaten/kota.
  • NPOP memakai nilai yang lebih tinggi — bila NJOP PBB melampaui harga transaksi, NPOP mengikuti NJOP. Mengabaikan aturan ini adalah penyebab paling umum BPHTB terhitung lebih kecil dari ketetapan.
  • Honorarium notaris/PPAT dan biaya BPN bukan pajak — keduanya biaya jasa/administrasi yang besarnya kesepakatan atau tarif layanan, sehingga diperlakukan sebagai input, bukan tarif statutori.
  • Bukan bukti setor, bukan akta — lembar A4/PDF alat ini adalah kertas kerja. Pembayaran dilakukan dengan kode billing dari instansi pengelola pajak daerah, dan peralihan hak dituangkan dalam akta PPAT.

📖 Cara Menggunakan Menghitung BPHTB dengan Tarif & NPOPTKP Sesuai Perda

1
Isi nilai transaksi dan NJOP

Ambil harga dari PPJB/AJB dan NJOP dari SPPT PBB. Alat memakai nilai yang lebih tinggi sebagai NPOP dan memberi tahu sumbernya.

2
Pilih jenis perolehan hak

Jual beli, waris/hibah wasiat, hibah, lelang, atau pemasukan ke badan hukum. Jenis menentukan default NPOPTKP (Rp 60 juta atau Rp 300 juta).

3
Sesuaikan tarif & NPOPTKP dengan Perda

Ganti dua kolom itu bila Perda kabupaten/kota menetapkan angka berbeda. Peringatan muncul bila nilainya di bawah batas UU 28/2009 atau tarif di atas 5%.

4
Periksa status dan ekspor

Lihat BPHTB terutang atau status bebas pajak, lengkapi honorarium notaris/PPAT dan biaya BPN, lalu cetak lembar A4, unduh PDF/CSV, atau bagikan tautan simulasi.

💡 Tips Menghindari Salah Hitung BPHTB

📈 Selalu bandingkan harga transaksi dengan NJOP Bila NJOP lebih tinggi, NPOP memakai NJOP. Selisihnya bisa puluhan juta rupiah pada objek yang NJOP-nya baru dimutakhirkan.
🧾 Jangan pakai angka NPOPTKP dari artikel lama Sejak UU 1/2022 (HKPD), NPOPTKP ditetapkan Perda. Angka Rp 80 juta yang beredar di banyak blog bukan ketentuan UU 28/2009 — batas paling rendahnya Rp 60 juta.
🏛️ Cek kode billing sebelum akad Validasi nilai BPHTB ke instansi pengelola pajak daerah sebelum hari akad; koreksi setelah akta biasanya lebih rumit dan menunda balik nama.
💼 Pisahkan biaya pajak dan biaya jasa BPHTB masuk kas daerah, honorarium notaris/PPAT masuk kantor PPAT, biaya BPN masuk PNBP. Memisahkannya memudahkan audit dan klaim pajak perusahaan.

Tanya Jawab BPHTB, NPOP, NJOP & NPOPTKP (FAQ)

BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dibayar oleh pihak yang memperoleh hak — pada jual beli praktisnya pembeli. Rumusnya BPHTB = tarif × (NPOP − NPOPTKP), dan pajak hanya timbul bila NPOP lebih besar dari NPOPTKP. Contoh: NPOP Rp 1.500.000.000 dengan NPOPTKP Rp 60.000.000 dan tarif 5% → NPOP kena pajak Rp 1.440.000.000 → BPHTB Rp 72.000.000.
Menurut Pasal 88 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5%. Sejak UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), BPHTB menjadi pajak daerah penuh sehingga besaran tarif yang berlaku ditetapkan dengan Perda kabupaten/kota. Karena itu alat ini memakai 5% hanya sebagai default: kolom tarif dapat Anda ubah ke angka Perda yang sebenarnya.
Pasal 87 UU 28/2009 menetapkan NPOPTKP paling rendah Rp 60.000.000, dan khusus perolehan karena waris atau hibah wasiat paling rendah Rp 300.000.000. Kata “paling rendah” penting: Perda boleh menetapkan angka lebih tinggi, dan banyak daerah memang melakukannya. Karena itu NPOPTKP di alat ini adalah input dengan default sesuai jenis perolehan, bukan konstanta. Selalu cocokkan dengan Perda kabupaten/kota tempat objek berada.
NPOP memakai nilai transaksi. Namun bila NJOP PBB lebih tinggi daripada harga transaksi, yang dipakai adalah NJOP — nilai yang lebih tinggi. Contoh: harga kesepakatan Rp 1.500.000.000 tetapi NJOP Rp 1.800.000.000, maka NPOP = Rp 1.800.000.000 dan BPHTB 5% dengan NPOPTKP Rp 60.000.000 menjadi Rp 87.000.000, bukan Rp 72.000.000. Alat ini mengambil nilai maksimum secara otomatis dan menampilkan sumber NPOP agar Anda bisa memeriksanya.
Tidak ada BPHTB terutang — hasilnya Rp 0 dengan status bebas pajak, bukan angka negatif. Contoh: NPOP Rp 50.000.000 dengan NPOPTKP Rp 60.000.000 → NPOP kena pajak Rp 0 dan BPHTB Rp 0. Kasus batas juga diuji: NPOP tepat sama dengan NPOPTKP (misalnya sama-sama Rp 60.000.000) menghasilkan BPHTB Rp 0 dan status bebas pajak.
Karena Pasal 87 UU 28/2009 memberi batas paling rendah yang lebih tinggi untuk perolehan hak karena waris dan hibah wasiat, yaitu Rp 300.000.000. Contoh: tanah waris dengan NPOP Rp 900.000.000 → NPOP kena pajak Rp 600.000.000 → BPHTB 5% = Rp 30.000.000. Perhatikan bahwa hibah biasa (bukan hibah wasiat) tidak otomatis mendapat batas Rp 300 juta; alat ini memakai Rp 60 juta sebagai default untuk hibah biasa, kecuali Perda menetapkan lain.
Tidak. BPHTB adalah pajak daerah yang disetor ke kas daerah; honorarium notaris/PPAT dan biaya balik nama/administrasi BPN adalah biaya jasa dan administrasi yang terpisah. Keduanya bukan tarif statutori, sehingga di alat ini berupa input: persentase honorarium (praktik pasar umumnya 0,5%–1,5% dari harga transaksi) dan nominal biaya BPN. Centang “pembeli menanggung penuh” bila kesepakatan memakai harga nett penjual sehingga biaya-biaya itu ikut dibebankan ke pembeli.
Tidak. Lembar yang dihasilkan adalah alat bantu hitung dan kertas kerja, bukan bukti setor BPHTB, bukan ketetapan pajak daerah, dan bukan akta. Pembayaran BPHTB dilakukan melalui sistem dan kode billing yang diterbitkan instansi pengelola pajak daerah (mis. Bapenda), dan peralihan hak dituangkan dalam akta PPAT. Gunakan lembar ini untuk menyiapkan dana, memeriksa angka sebelum transaksi, atau melampirkan perhitungan pada dokumen internal.
Cukup ubah dua kolom di form: tarif BPHTB (%) dan NPOPTKP (Rp). Alat tidak mengunci 5% atau Rp 60 juta di dalam kode perhitungan — engine memakai nilai yang Anda masukkan, sehingga perubahan Perda tidak membuat alat ini salah hitung. Nilai default yang dipakai saat audit: tarif 5% (batas paling tinggi Pasal 88 ayat (1) UU 28/2009), NPOPTKP Rp 60 juta untuk jual beli dan Rp 300 juta untuk waris/hibah wasiat (Pasal 87 UU 28/2009).
Dwi Kurniawan, S.E.
Dwi Kurniawan, S.E. ✓ Verified Author & Developer
Industrial Technologist & Praktisi K3 · Pengembang Dwik.web.id

💡 Cerita di Balik Pembuatan Alat Ini

Saya membuat alat ini karena pertanyaan BPHTB yang paling sering masuk bukan “berapa persen pajaknya”, melainkan “kenapa hitungan saya beda dengan ketetapan Bapenda?”. Hampir selalu penyebabnya dua hal: NJOP yang lebih tinggi dari harga transaksi, atau NPOPTKP yang dipakai masih angka lama dari artikel tanpa tanggal.

Alat ini menaruh NPOP, NPOPTKP, dan tarif dalam satu pandangan: sumber NPOP ditampilkan, NPOPTKP mengikuti jenis perolehan, dan kedua parameter daerah itu terbuka untuk diedit. Semua perhitungan berjalan di browser Anda; tidak ada nilai transaksi yang dikirim ke server.

🔗 Coba Juga Tools Lain

Tools ini cocok dipadukan dengan kalkulator lainnya:

🧾 Kalkulator PPN 12%
Tarif penuh vs DPP nilai lain
📑 Kalkulator PPh 23 Jasa
Potongan jasa vendor 2% vs 4%
🏦 Simulasi Pinjaman / KPR
Cicilan bulanan & total bunga
📈 Kalkulator NPV & IRR
Layak tidaknya investasi properti
🧮 Generator Invoice
Buat invoice rapi siap kirim
⚖️ Kalkulator BEP
Titik impas usaha & properti sewa

🔗 Alat Terkait yang Mungkin Anda Butuhkan

💰 Kalkulator PPh 21 TER 2026 📑 Kalkulator PPh 23 Jasa & Sewa Alat (2% / 4% + PPh 26) 🧾 Kalkulator PPN 12% & DPP Nilai Lain (UU HPP) 🏢 Kalkulator Depresiasi Fiskal vs Komersial 📦 Kalkulator Pajak Impor: Bea Masuk, PPN Impor & PPh 22 🏢 Kalkulator PPh Final 4(2) Sewa Tanah & Bangunan (10% + PPN)
Iklan · Sponsor
🕐 Terakhir diperbarui: 22 Oktober 2026 · Dibuat oleh dwik.web.id · Syarat & Ketentuan
Tanya Jawab & Diskusi Teknis

Diskusi Penggunaan Kalkulator BPHTB Tanah & Bangunan (Tarif & NPOPTKP Editable)

Ada pertanyaan seputar rumus perhitungan, dasar regulasi, kendala teknis, atau saran pengembangan alat ini? Tuliskan diskusi Anda di bawah.

Hemat kuota & memori — komentar dimuat hanya saat Anda inginkan.

🔖 Daftar Bacaan