Kalkulator BPHTB Tanah & Bangunan
Hitung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan rumus tarif × (NPOP − NPOPTKP). Tarif dan NPOPTKP bisa Anda ubah mengikuti Perda kabupaten/kota, NPOP otomatis memakai nilai transaksi atau NJOP yang lebih tinggi, dan status bebas pajak muncul bila NPOP tidak melebihi NPOPTKP.
BPHTB adalah pajak yang dibayar pembeli saat memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Rumusnya BPHTB = tarif × (NPOP − NPOPTKP), dan hanya dikenakan bila NPOP lebih besar dari NPOPTKP. NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) memakai nilai transaksi; bila NJOP PBB lebih tinggi dari harga transaksi, yang dipakai adalah NJOP. Menurut UU 28/2009 (PDRD), tarif ditetapkan paling tinggi 5% (Pasal 88 ayat 1) dan NPOPTKP paling rendah Rp 60.000.000, dengan batas paling rendah Rp 300.000.000 untuk waris dan hibah wasiat (Pasal 87). Sejak UU 1/2022 (HKPD) BPHTB menjadi pajak daerah penuh, sehingga tarif dan NPOPTKP ditetapkan oleh Perda — karena itu keduanya berupa input, bukan angka mati.
- NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak — nilai transaksi, atau NJOP bila NJOP lebih tinggi
- NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak — ditetapkan Perda, minimal Rp 60 juta (waris/hibah wasiat minimal Rp 300 juta)
- Tarif = paling tinggi 5% menurut Pasal 88 ayat (1) UU 28/2009; besaran berlaku mengikuti Perda
- NJOP = Nilai Jual Objek Pajak pada SPPT PBB — dipakai sebagai pembanding, bukan penambah
Masukkan angka sesuai dokumen yang Anda pegang: PPJB/AJB untuk harga transaksi, SPPT PBB untuk NJOP.
Sejak UU 1/2022 (HKPD), BPHTB sepenuhnya menjadi pajak daerah. Dua angka di bawah ini ditetapkan Perda — ubah sesuai kabupaten/kota objek.
Honorarium notaris/PPAT bukan tarif statutori — nilainya kesepakatan. Isi 0 bila tidak ingin menghitungnya.
📊 Ketentuan Statutori BPHTB: Tarif & NPOPTKP
Angka di bawah adalah batas yang diatur undang-undang, bukan angka Perda. Nilai yang berlaku untuk objek Anda ditetapkan Perda kabupaten/kota.
| Parameter | Ketentuan dalam UU | Dasar | Cara alat ini memperlakukannya |
|---|---|---|---|
| Tarif BPHTB | Paling tinggi 5% | Pasal 88 ayat (1) UU 28/2009 (PDRD) | Input persen, default 5% |
| NPOPTKP — jual beli & perolehan umum | Paling rendah Rp 60.000.000 | Pasal 87 UU 28/2009 | Input rupiah, default Rp 60.000.000 |
| NPOPTKP — waris / hibah wasiat | Paling rendah Rp 300.000.000 | Pasal 87 UU 28/2009 | Default otomatis saat jenis perolehan diganti |
| Kewenangan menetapkan tarif & NPOPTKP | Pajak daerah penuh — ditetapkan Perda | UU 1/2022 (HKPD) | Keduanya editable; alat memberi peringatan bila di bawah batas UU |
| Dasar pengenaan (NPOP) | Nilai transaksi; NJOP dipakai bila lebih tinggi | Prinsip nilai perolehan | Engine mengambil nilai maksimum harga transaksi vs NJOP |
🧮 Contoh Perhitungan (Tarif 5%)
Angka dihasilkan dari rumus yang sama dengan kalkulator di atas. Perhatikan baris terakhir: NPOP di bawah NPOPTKP berarti bebas pajak.
| Skenario | NPOP | NPOPTKP | NPOP kena pajak | BPHTB 5% |
|---|---|---|---|---|
| Rumah Jakarta, jual beli | 1.500.000.000 | 60.000.000 | 1.440.000.000 | 72.000.000 |
| Tanah waris (hibah wasiat) | 900.000.000 | 300.000.000 | 600.000.000 | 30.000.000 |
| NJOP > harga transaksi | 1.800.000.000 (NJOP) atas harga 1.500.000.000 | 60.000.000 | 1.740.000.000 | 87.000.000 |
| NPOP di bawah NPOPTKP | 50.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 (bebas pajak) |
| NPOP tepat sama dengan NPOPTKP | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 (bebas pajak) |
📐 Matriks NPOP vs BPHTB (NPOPTKP Rp 60 juta, tarif 5%)
Untuk memperkirakan cepat berapa BPHTB pada berbagai nilai transaksi.
| NPOP (Rp) | NPOP kena pajak (Rp) | BPHTB 5% (Rp) | BPHTB bila NPOPTKP Rp 300 jt (Rp) |
|---|---|---|---|
| 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100.000.000 | 40.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 500.000.000 | 440.000.000 | 22.000.000 | 10.000.000 |
| 750.000.000 | 690.000.000 | 34.500.000 | 22.500.000 |
| 1.000.000.000 | 940.000.000 | 47.000.000 | 35.000.000 |
| 1.500.000.000 | 1.440.000.000 | 72.000.000 | 60.000.000 |
| 2.000.000.000 | 1.940.000.000 | 97.000.000 | 85.000.000 |
| 3.000.000.000 | 2.940.000.000 | 147.000.000 | 135.000.000 |
| 5.000.000.000 | 4.940.000.000 | 247.000.000 | 235.000.000 |
🗺️ Contoh Pengaturan NPOPTKP per Daerah
CONTOH ILUSTRATIF — BUKAN KUTIPAN PERDA Angka pada kolom “nilai contoh” hanya untuk latihan memahami skala, bukan angka resmi daerah mana pun. NPOPTKP nyata harus dibaca dari Perda kabupaten/kota atau ditanyakan ke Bapenda setempat.
| Daerah (ilustrasi) | Nilai contoh NPOPTKP (Rp) | Status angka |
|---|---|---|
| Contoh A — kota besar | 80.000.000 | Contoh, wajib verifikasi Perda |
| Contoh B — kota sedang | 70.000.000 | Contoh, wajib verifikasi Perda |
| Contoh C — kabupaten | 60.000.000 | Contoh (batas paling rendah UU 28/2009) |
| Contoh D — waris / hibah wasiat | 300.000.000 | Contoh (batas paling rendah UU 28/2009) |
BPHTB = tarif × (NPOP − NPOPTKP)
NPOP = maks(nilai transaksi, NJOP)
NPOP kena pajak = maks(0, NPOP − NPOPTKP)
Biaya akuisisi = BPHTB + honorarium notaris/PPAT + biaya BPN
Dana pembeli = harga transaksi + biaya akuisisi
Bila NPOP ≤ NPOPTKP, NPOP kena pajak = 0 sehingga BPHTB = 0 — bukan nilai negatif.
UU 28/2009 hanya menetapkan batas: tarif paling tinggi 5% (Pasal 88 ayat 1) dan NPOPTKP paling rendah Rp 60 juta — Rp 300 juta untuk waris/hibah wasiat (Pasal 87). Setelah UU 1/2022 (HKPD), BPHTB sepenuhnya menjadi pajak daerah, sehingga angka yang benar-benar berlaku adalah angka dalam Perda kabupaten/kota. Alat ini karena itu membuka keduanya sebagai input: mengganti Perda cukup dengan mengganti dua angka, tanpa mengubah logika hitung.
⚖️ Kaidah Hukum & Rujukan Regulasi
Enam prinsip yang harus dipahami sebelum memakai angka ini untuk menyiapkan dana akad.
- Subjek pajak adalah pemeroleh hak — pada jual beli, BPHTB menjadi beban pembeli, sementara pajak penghasilan atas pengalihan menjadi urusan penjual. Kesepakatan “harga nett” memindahkan beban secara ekonomis, bukan mengubah kewajiban hukumnya.
- Pasal 88 ayat (1) UU 28/2009 (PDRD) — tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5%. Alat memakai 5% sebagai default dan memberi peringatan bila Anda memasukkan tarif di atas batas itu.
- Pasal 87 UU 28/2009 — NPOPTKP paling rendah Rp 60.000.000, dan paling rendah Rp 300.000.000 untuk perolehan karena waris atau hibah wasiat.
- UU 1/2022 (HKPD) — BPHTB menjadi pajak daerah penuh; tarif dan NPOPTKP ditetapkan Perda. Karena itu tidak ada satu angka nasional yang bisa dipakai untuk semua kabupaten/kota.
- NPOP memakai nilai yang lebih tinggi — bila NJOP PBB melampaui harga transaksi, NPOP mengikuti NJOP. Mengabaikan aturan ini adalah penyebab paling umum BPHTB terhitung lebih kecil dari ketetapan.
- Honorarium notaris/PPAT dan biaya BPN bukan pajak — keduanya biaya jasa/administrasi yang besarnya kesepakatan atau tarif layanan, sehingga diperlakukan sebagai input, bukan tarif statutori.
- Bukan bukti setor, bukan akta — lembar A4/PDF alat ini adalah kertas kerja. Pembayaran dilakukan dengan kode billing dari instansi pengelola pajak daerah, dan peralihan hak dituangkan dalam akta PPAT.
📖 Cara Menggunakan Menghitung BPHTB dengan Tarif & NPOPTKP Sesuai Perda
Ambil harga dari PPJB/AJB dan NJOP dari SPPT PBB. Alat memakai nilai yang lebih tinggi sebagai NPOP dan memberi tahu sumbernya.
Jual beli, waris/hibah wasiat, hibah, lelang, atau pemasukan ke badan hukum. Jenis menentukan default NPOPTKP (Rp 60 juta atau Rp 300 juta).
Ganti dua kolom itu bila Perda kabupaten/kota menetapkan angka berbeda. Peringatan muncul bila nilainya di bawah batas UU 28/2009 atau tarif di atas 5%.
Lihat BPHTB terutang atau status bebas pajak, lengkapi honorarium notaris/PPAT dan biaya BPN, lalu cetak lembar A4, unduh PDF/CSV, atau bagikan tautan simulasi.
💡 Tips Menghindari Salah Hitung BPHTB
Tanya Jawab BPHTB, NPOP, NJOP & NPOPTKP (FAQ)
🔗 Coba Juga Tools Lain
Tools ini cocok dipadukan dengan kalkulator lainnya:
Tarif penuh vs DPP nilai lain 📑 Kalkulator PPh 23 Jasa
Potongan jasa vendor 2% vs 4% 🏦 Simulasi Pinjaman / KPR
Cicilan bulanan & total bunga 📈 Kalkulator NPV & IRR
Layak tidaknya investasi properti 🧮 Generator Invoice
Buat invoice rapi siap kirim ⚖️ Kalkulator BEP
Titik impas usaha & properti sewa
Diskusi Penggunaan Kalkulator BPHTB Tanah & Bangunan (Tarif & NPOPTKP Editable)
Ada pertanyaan seputar rumus perhitungan, dasar regulasi, kendala teknis, atau saran pengembangan alat ini? Tuliskan diskusi Anda di bawah.