Kalkulator PPh Final UMKM 0,5%

Hitung PPh final 0,5% atas peredaran bruto, sekaligus periksa apakah usahamu masih berhak memakainya. Sejak PP 20/2026, tarif ini hanya untuk orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi (peredaran bruto ≤ Rp4,8 M) — sementara PT, CV, firma, dan BUMDes hanya sampai akhir Tahun Pajak 2026. Alat ini juga menghitung pembanding Pasal 17 supaya keputusan pindah skema tidak buta.

🧾 Tarif 0,5% 📏 Batas Rp4,8 M ⚖️ PP 20/2026 📅 Jadwal 12 Bulan 🔍 Pembanding Pasal 17
💡 Ringkasan Inti PPh Final UMKM
📜 Pasal 56–60 PP 55/2022

PPh final UMKM adalah pajak penghasilan bersifat final sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omzet), bukan dari laba. Dasarnya Pasal 56 sampai 60 PP 55/2022, yang diubah oleh PP 20/2026. Dua batas yang menentukan: peredaran bruto setahun tidak boleh melebihi Rp4,8 miliar agar tetap berhak, dan bagi Wajib Pajak orang pribadi bagian peredaran bruto sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh — dihitung kumulatif sejak Masa Pajak pertama, sehingga pajak baru muncul pada bulan ketika akumulasi omzet melewati Rp500 juta. PP 20/2026 menghapus Pasal 59 (batas 7/4/3 tahun) dan mempersempit Pasal 57: hanya orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi yang berhak; PT, CV, firma, dan BUMDes hanya melanjutkan sampai akhir Tahun Pajak 2026 lalu wajib memakai Pasal 17.

Tarif 0,5% × peredaran bruto
Batas omzet ≤ Rp4,8 M / tahun
Bebas PPh (OP) Rp500 juta pertama
Sifat final — tidak boleh dikreditkan
Setoran masa pajak bulanan
Batas waktu s.d. 2026 untuk PT/CV/firma/BUMDes
⚡ Skenario:—
💾 Workspace:Konfigurasi tersimpan privat di browser
1Identitas & Status WP
Pasal 57
2Peredaran Bruto
Omzet, bukan laba
—
Dipakai hanya untuk pembanding Pasal 17.

🧾PPh Terutang

PPh FINAL 0,5%
PAJAK SETAHUN
Rp 0
—
OMZET SETAHUN
Rp 0
TIDAK DIKENAI PPH
Rp 0
DPP (DIKENAI 0,5%)
Rp 0
TARIF EFEKTIF
0,000%
—
—
BulanOmzetKumulatifDPPPPh 0,5%

Pembebasan Rp500 juta dihitung kumulatif (Pasal 60 ayat (3)): bulan yang DPP-nya nol berarti omzet kumulatif belum melewati Rp500 juta.

📊 POLA OMZET BULANAN
🔍 PEMBANDING PASAL 17 —
Pajak setahun (Pasal 17) Rp 0
Penghasilan neto—
PTKP—
PKP—
    ⚠️ PERINGATAN KONTEKSTUAL

      🧾 Final 0,5%

      PPh = 0,5% × (omzet − 500 jt)*

      *Pembebasan Rp500 juta hanya untuk orang pribadi.

      📏 Batas Berhak

      omzet setahun ≤ Rp4,8 miliar

      Lewat batas ini → Pasal 17 + pembukuan.

      ⚖️ Pasal 17 Badan

      PKP × 22% × 50% (Pasal 31E)

      Fasilitas 31E hanya bila omzet ≤ Rp50 M.

      Dwi Kurniawan, S.E.
      Dwi Kurniawan, S.E. ✓ Verified Author & Developer
      Industrial Technologist & Praktisi K3 · Pengembang Dwik.web.id

      💡 Cerita di Balik Pembuatan Alat Ini

      Alat ini saya tulis ulang karena perubahan yang jarang dibahas: PP 20/2026 mempersempit siapa yang boleh memakai tarif final 0,5%. Banyak pemilik PT dan CV masih menghitung dengan angka lama, lalu kaget di SPT. Kesalahan kedua lebih halus — pembebasan Rp500 juta untuk orang pribadi dihitung kumulatif, bukan dipotong per bulan, sehingga pajak baru muncul di bulan ketika akumulasi omzet melewati batas. Keduanya saya jadikan angka yang bisa dilihat per bulan, bukan kalimat di artikel.

      🎯 Misi: Menunjukkan bukan hanya berapa pajaknya, tetapi apakah skema 0,5% masih berlaku untuk bentuk usaha Anda — dan berapa pembandingnya bila harus pindah ke Pasal 17.

      KomponenAngkaDasar hukumCatatan
      Tarif final0,5%Pasal 56 ayat (2)Dihitung dari peredaran bruto, bukan laba
      Batas peredaran brutoRp4.800.000.000 / tahunPasal 57 ayat (1) huruf bTermasuk peredaran bruto cabang
      Bagian bebas PPh (orang pribadi)Rp500.000.000 / tahunPasal 60 ayat (2)Kumulatif sejak Masa Pajak pertama
      Dasar pengenaan pajakperedaran bruto bulananPasal 60 ayat (1)Sebelum dikurangi potongan penjualan
      Tarif Pasal 17 badan22%Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPhTurun efektif jadi 11% bila Pasal 31E berlaku
      Batas fasilitas Pasal 31ERp50.000.000.000Pasal 31E UU PPhBagian PKP dari omzet s.d. Rp4,8 M

      Angka di atas yang dipakai mesin perhitungan alat ini. Tidak ada tarif lain yang ditambahkan diam-diam.

      Bentuk / status WPS.d. akhir 2026Mulai 2027Dasar
      Orang pribadi0,5% (bebas Rp500 juta)0,5% (bebas Rp500 juta)Pasal 57 ayat (1) huruf a
      Perseroan perorangan (1 orang)0,5%0,5%Pasal 57 ayat (1) huruf b
      Koperasi0,5%0,5%Pasal 57 ayat (1) huruf b
      PT (Perseroan Terbatas)0,5% (peralihan)Pasal 17 (+31E bila omzet ≤ Rp50 M)Pasal II PP 20/2026
      CV / Firma0,5% (peralihan)Pasal 17Pasal II PP 20/2026
      BUMDes / BUMDes Bersama0,5% (peralihan)Pasal 17Pasal II PP 20/2026
      Semua bentuk, omzet > Rp4,8 MTidak berhakTidak berhakPasal 57 ayat (1)

      Pasal 59 (batas 7 tahun untuk orang pribadi, 4 tahun koperasi/CV/firma/BUMDes, 3 tahun PT) dihapus oleh PP 20/2026. Yang berhak tidak lagi dibatasi jumlah tahun, tetapi tetap dibatasi nilai peredaran bruto.

      Omzet setahun (orang pribadi)Bebas PPhDPP 0,5%PPh setahun
      Rp300 jutaRp300 jutaRp0Rp0
      Rp480 jutaRp480 jutaRp0Rp0
      Rp600 jutaRp500 jutaRp100 jutaRp500.000
      Rp840 jutaRp500 jutaRp340 jutaRp1.700.000
      Rp1,8 miliarRp500 jutaRp1,3 miliarRp6.500.000
      Rp4,8 miliarRp500 jutaRp4,3 miliarRp21.500.000
      KetentuanPP 55/2022 (asli)Setelah PP 20/2026Dampak praktis
      Pasal 56 ayat (1)PPh final "dalam jangka waktu tertentu"Frasa jangka waktu dihapusTidak ada lagi hitungan mundur tahun
      Pasal 57 ayat (1) huruf bKoperasi, CV, firma, PT, BUMDesHanya perseroan perorangan & koperasiPT/CV/firma/BUMDes keluar dari skema
      Pasal 597 tahun OP · 4 tahun koperasi/CV/firma/BUMDes · 3 tahun PTDihapusBagi yang masih berhak, tidak dibatasi tahun
      Pasal 60 ayat (2)Rp500 juta OP tidak dikenai PPhTidak berubahPembebasan tetap, dihitung kumulatif
      Pasal II (peralihan)—Bentuk badan lain boleh lanjut s.d. akhir 20262027 = tahun pertama wajib Pasal 17

      PP 20/2026 ditetapkan 2 Juni 2026. Alat ini memakai Tahun Pajak sebagai input justru karena aturannya berbeda antara 2026 dan 2027 — satu kolom "PP 55/2022" saja akan salah untuk dua tahun berbeda.

      Tanya Jawab PPh Final UMKM

      Untuk Tahun Pajak 2026 masih boleh, tetapi hanya sebagai ketentuan peralihan. Pasal 57 ayat (1) PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026 hanya menyebut tiga jenis Wajib Pajak: orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi. PT, CV, firma, dan BUMDes tidak lagi termasuk, sehingga berdasarkan Pasal II PP 20/2026 mereka hanya dapat melanjutkan tarif final sampai akhir Tahun Pajak 2026. Mulai Tahun Pajak 2027 wajib memakai Pasal 17, dengan memperhatikan fasilitas Pasal 31E bila peredaran bruto tidak melebihi Rp50 miliar.
      Pembebasan itu hanya untuk Wajib Pajak orang pribadi (Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022) dan dihitung kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam tahun pajak, bukan per bulan. Contoh: omzet Rp70 juta per bulan. Sampai bulan ketujuh akumulasi Rp490 juta — belum melewati Rp500 juta, sehingga PPh nihil. Pada bulan kedelapan akumulasi menjadi Rp560 juta, sehingga yang dikenai 0,5% adalah kelebihan Rp60 juta → Rp300.000. Bulan-bulan berikutnya dikenai penuh Rp350.000. Total setahun Rp1.700.000, sama dengan 0,5% × (Rp840 juta − Rp500 juta).
      Kelayakan diuji dari peredaran bruto satu tahun pajak. Bila tahun berjalan melampaui Rp4,8 miliar, Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria Pasal 57 ayat (1) dan harus memakai tarif Pasal 17, yang menuntut pembukuan. Praktiknya banyak WP baru mengetahui saat menyusun SPT. Karena itu, pantau omzet kumulatif bulanan: begitu mendekati batas, siapkan pembukuan dan hitung ulang dengan Pasal 17 agar tidak ada kekurangan bayar di akhir tahun.
      Boleh, dan kadang lebih murah. Wajib Pajak orang pribadi dapat memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, sedangkan Wajib Pajak badan dapat memilih Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan memperhatikan Pasal 31E. Konsekuensinya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan untuk tahun-tahun berikutnya tidak dapat kembali memakai tarif final. Pilihan ini masuk akal bila margin usaha sangat tipis sehingga 0,5% dari omzet lebih besar daripada tarif atas laba.
      Tidak. Pajak yang bersifat final tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan terutang dalam SPT Tahunan, dan penghasilan yang sudah dikenai PPh final juga tidak digabung lagi dalam penghitungan pajak dengan tarif umum. Karena itu, bagi Wajib Pajak yang punya penghasilan lain dari pekerjaan atau usaha yang dikenai tarif umum, kedua kelompok penghasilan itu dipisahkan.
      Setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, melalui kode jenis setoran PPh final yang sesuai. Kewajiban lapor SPT Masa dapat dilakukan setiap bulan atau digabung, sementara pelaporan SPT Tahunan tetap wajib. Terlambat menyetor menimbulkan sanksi bunga sesuai tarif yang berlaku, sehingga jadwal 12 bulan pada alat ini berguna untuk menyiapkan kas sejak awal tahun.

      📖 Cara Menggunakan Menghitung PPh Final UMKM

      1
      1. Pilih bentuk WP & tahun pajak

      Kelayakan 0,5% bergantung pada keduanya — PT hanya sampai 2026.

      2
      2. Masukkan omzet bulanan

      Peredaran bruto, bukan laba. Bila musiman, pakai rata-rata dan periksa jadwal kumulatifnya.

      3
      3. Baca status kelayakan

      Kotak status menyebut pasal dan alasannya, termasuk peringatan bila hanya berlaku sampai 2026.

      4
      4. Bandingkan Pasal 17

      Atur asumsi margin neto dan status PTKP untuk melihat biaya pindah skema sebelum memutuskan.

      💡 Catatan Praktik

      📅 Kumulatif, Bukan Rata Pembebasan Rp500 juta habis di tengah tahun; jangan anggap PPh = 0,5% × (omzet − 500 jt)/12 tiap bulan.
      📏 Pantau Batas 4,8 M Lewat batas = wajib pembukuan. Mulai siapkan sejak omzet kumulatif menembus 4 M.
      ⚖️ Pilih Sadar, Bukan Kebiasaan Margin tipis sering membuat Pasal 17 lebih murah, meski tarif final terlihat kecil.
      🧾 Final ≠ Kredit Pajak Tidak bisa dikreditkan di SPT Tahunan; jangan dihitung sebagai pengurang PPh terutang.

      🔗 Coba Juga Tools Lain

      Tools ini cocok dipadukan dengan kalkulator lainnya:

      🧾 PPh 21 TER
      Pajak gaji karyawan
      🛡️ BPJS Ketenagakerjaan
      Iuran 4 program
      📈 Break-Even Point
      Titik impas usaha
      🎁 THR
      Permenaker 6/2016
      📦 Pesangon
      PP 35/2021
      🏭 Harga Pokok Produksi
      HPP per unit

      🔗 Alat Terkait yang Mungkin Anda Butuhkan

      🚢 Kalkulator Muatan Kontainer & Truk: CBM & Tonase 📈 Kalkulator Margin Keuntungan, Markup & Target Pricing Bisnis 📊 Kalkulator Valuasi Saham DCF (FCFF) & Margin of Safety 📊 Kalkulator Inventory Turnover Ratio (ITR) 💼 Kalkulator Cost Per Hire & Biaya Turnover 💼 Kalkulator Tarif Freelance (Hourly Rate) per Jam

      🐛 Ada Masukan?

      Tool ini dikembangkan sendiri. Laporkan bug atau usulkan fitur — semua masukan dibaca!

      ❤️ Dukung & Bagikan

      Jika tools ini bermanfaat, bantu lebih banyak orang menemukannya ya 😊

      ☕ Traktir Dwi Secangkir Kopi Dukunganmu membantu tools ini tetap gratis dan terus berkembang.
      Bagikan ke:
      𝕏 f in 💬
      Terakhir diperbarui: 25 Oktober 2026 · dwik.web.id
      Tanya Jawab & Diskusi Teknis

      Diskusi Penggunaan Kalkulator PPh Final UMKM 0,5%

      Ada pertanyaan seputar rumus perhitungan, dasar regulasi, kendala teknis, atau saran pengembangan alat ini? Tuliskan diskusi Anda di bawah.

      Hemat kuota & memori — komentar dimuat hanya saat Anda inginkan.

      🔖 Daftar Bacaan