Generator Risalah RUPS PT
Susun draf risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa lengkap dengan daftar pemegang saham, validasi kuorum sesuai Pasal 86/88/89 UU No. 40 Tahun 2007, rekap voting per agenda, lalu cetak sebagai lembar A4 berkop perseroan.
Kuorum adalah jumlah minimum saham dengan hak suara yang harus hadir atau diwakili agar RUPS dapat dilangsungkan. Undang-Undang menetapkan ambang yang berbeda menurut jenis keputusan, dan anggaran dasar boleh menetapkan ambang yang lebih tinggi — karena itu alat ini memakai ambang sebagai input, bukan konstanta.
Data ini tercetak pada kop dan pembukaan risalah.
Jenis rapat menentukan ambang kuorum bawaan yang diusulkan.
Kuorum dasariah RUPS: lebih dari 1/2 saham berhak suara (Pasal 86 ayat (1)).
Ambang adalah input: anggaran dasar bisa menetapkan kuorum lebih tinggi daripada UU. Isi sesuai anggaran dasar perseroan.
Dasar: Pasal 86 ayat (1) — lebih dari 1/2; Pasal 88 ayat (1) — paling sedikit 2/3 untuk perubahan anggaran dasar; Pasal 89 ayat (1) — paling sedikit 3/4 untuk aksi korporasi. Bila kuorum tidak tercapai, rapat ini tidak sah mengambil keputusan: langkahnya adalah menunda dan memanggil RUPS kedua dengan ambang lebih rendah — 1/3 (Pasal 86 ayat (4)), 3/5 (Pasal 88 ayat (3)), 2/3 (Pasal 89 ayat (3)) — bukan menurunkan ambang rapat yang sedang berlangsung.
Total lembar, total hadir, dan persentase dihitung otomatis. Jumlah persentase seharusnya 100%.
Setiap agenda dapat diputuskan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara (lembar saham / persen).
Pasal 86 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007
Alat ini menyusun draf risalah, bukan akta notaris dan bukan nasihat hukum. Keputusan yang wajib dituangkan dalam akta tetap memerlukan notaris.
📊 Ambang Kuorum & Keputusan per Jenis Agenda
Angka pada tabel ini dikutip dari batang tubuh UU No. 40 Tahun 2007 (JDIH BPK — status: berlaku). Anggaran dasar dapat menetapkan ambang yang lebih tinggi, sehingga kolom input di alat ini tetap dapat diubah.
| Jenis agenda RUPS | Kuorum kehadiran | Ambang keputusan | Pasal |
|---|---|---|---|
| RUPS Tahunan — agenda umum (LK, dividen, gaji Direksi) | lebih dari 1/2 saham | lebih dari 1/2 suara dikeluarkan | 86 (1), 87 (2) |
| RUPS Luar Biasa — agenda umum (pengurus, komisaris) | lebih dari 1/2 saham | lebih dari 1/2 suara dikeluarkan | 86 (1), 87 (2) |
| RUPS kedua — agenda umum | paling sedikit 1/3 saham | lebih dari 1/2 suara dikeluarkan | 86 (4) |
| Perubahan anggaran dasar | paling sedikit 2/3 saham | paling sedikit 2/3 suara dikeluarkan | 88 (1) |
| RUPS kedua — perubahan anggaran dasar | paling sedikit 3/5 saham | paling sedikit 2/3 suara dikeluarkan | 88 (3) |
| Merger, peleburan, akuisisi, pemisahan | paling sedikit 3/4 saham | paling sedikit 3/4 suara dikeluarkan | 89 (1) |
| Pailit, perpanjangan jangka waktu, pembubaran | paling sedikit 3/4 saham | paling sedikit 3/4 suara dikeluarkan | 89 (1) |
| RUPS kedua — agenda Pasal 89 | paling sedikit 2/3 saham | paling sedikit 3/4 suara dikeluarkan | 89 (3) |
🔢 Konversi Ambang ke Lembar Saham (contoh 1.000.000 lembar)
Alat ini membulatkan ke atas untuk ambang "paling sedikit" dan ke bawah + 1 lembar untuk ambang "lebih dari", sehingga batasnya tidak pernah bias ke bawah.
| Ambang | Jenis perbandingan | Lembar minimal (dari 1.000.000) | Jika hadir 600.000 lembar |
|---|---|---|---|
| 50% | lebih dari | 500.001 lembar | terpenuhi (60,00%) |
| 60% | paling sedikit | 600.000 lembar | tepat di ambang |
| 2/3 (66,6667%) | paling sedikit | 666.667 lembar | tidak terpenuhi (kurang 66.667 lembar) |
| 3/4 (75%) | paling sedikit | 750.000 lembar | tidak terpenuhi (kurang 150.000 lembar) |
| 1/3 (33,3333%) — RUPS kedua | paling sedikit | 333.333 lembar | terpenuhi |
Kehadiran (%) = lembar hadir ÷ total lembar × 100
Kuorum = kehadiran > ambang (Pasal 86/87) atau ≥ ambang (Pasal 88/89)
Porsi suara = suara pilihan ÷ (setuju + tidak setuju + abstain)
Keputusan sah = porsi setuju melewati ambang keputusan
Alat ini menyusun naskah risalah dan memeriksa konsistensi angka. Ia bukan akta notaris, bukan produk hukum resmi, dan bukan nasihat hukum. Untuk perubahan anggaran dasar, perubahan pengurus, atau aksi korporasi, risalah tetap harus dituangkan dalam akta notaris dan dilaporkan ke Kemenkumham.
⚖️ Kaidah Hukum yang Dipakai Alat Ini
Rujukan utama: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Status peraturan pada JDIH BPK: berlaku, dengan perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja).
- Pasal 86 ayat (1) — RUPS dapat dilangsungkan jika lebih dari 1/2 bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UU dan/atau anggaran dasar menentukan kuorum yang lebih besar.
- Pasal 86 ayat (2)–(9) — jalur RUPS kedua (kuorum 1/3), panggilan 7 hari, pelaksanaan 10–21 hari setelah RUPS pertama, dan permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga kepada pengadilan negeri.
- Pasal 87 — keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat; bila gagal, sah jika disetujui lebih dari 1/2 suara yang dikeluarkan.
- Pasal 88 ayat (1) dan (3) — perubahan anggaran dasar: kuorum 2/3 dan keputusan 2/3; RUPS kedua kuorum 3/5.
- Pasal 89 ayat (1) dan (3) — penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pailit, perpanjangan, pembubaran: kuorum 3/4 dan keputusan 3/4; RUPS kedua kuorum 2/3.
- Pasal 90 — risalah wajib dibuat dan ditandatangani ketua rapat serta sedikitnya satu pemegang saham yang ditunjuk; tanda tangan tidak disyaratkan bila risalah dibuat dengan akta notaris.
- Pasal 78, 82, dan 85 — RUPS Tahunan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku, pemanggilan 14 hari sebelum rapat, serta kehadiran pemegang saham sendiri atau melalui surat kuasa.
- Pasal 84 dan 40 — satu saham satu hak suara (kecuali anggaran dasar lain), dan saham treasuri tidak diperhitungkan dalam kuorum.
Bila anggaran dasar perseroan memuat kuorum yang berbeda (lebih tinggi, atau khusus untuk agenda tertentu), angka pada anggaran dasar itulah yang berlaku. Gunakan kolom ambang kuorum untuk menyesuaikannya.
📖 Cara Menggunakan Menyusun Risalah RUPS yang Rapi dan Konsisten
Nama PT, alamat kedudukan, nomor dan tanggal akta pendirian, serta nama Direktur Utama dan Komisaris Utama.
RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa, perubahan anggaran dasar, atau aksi korporasi. Jenis rapat mengusulkan ambang kuorum bawaan yang bisa Anda ubah.
Isi nama, jumlah lembar, persentase, dan status hadir/diwakili. Total lembar dan total kehadiran dihitung otomatis; persentase seharusnya berjumlah 100%.
Pilih musyawarah mufakat atau pemungutan suara, lalu isi perolehan setuju/tidak setuju/abstain dalam lembar saham atau persen.
Pastikan kuorum terpenuhi, komposisi saham 100%, tidak ada suara melebihi saham hadir, dan setiap agenda punya keputusan.
Buka pratinjau, periksa kop dan tiga kolom tanda tangan, lalu cetak atau unduh PDF. Ekspor CSV untuk daftar hadir dan rekap voting.
💡 Checklist Sebelum RUPS Digelar
Tanya Jawab Risalah RUPS, Kuorum & Hak Suara (FAQ)
• Lebih dari 1/2 saham berhak suara — RUPS umum, termasuk RUPS Tahunan (Pasal 86 ayat (1)).
• Paling sedikit 2/3 saham — RUPS untuk mengubah anggaran dasar (Pasal 88 ayat (1)).
• Paling sedikit 3/4 saham — RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu, dan pembubaran (Pasal 89 ayat (1)).
Semua pasal tersebut membuka klausul "kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar", sehingga alat ini memakai ambang sebagai input yang bisa Anda ubah.
🔗 Coba Juga Tools Lain
Tools ini cocok dipadukan dengan kalkulator lainnya:
Faktur profesional dengan PPN 12% & terbilang 💼 Kalkulator Pesangon
Kompensasi PHK menurut PP 35/2021 📑 Kalkulator PPh 23 Jasa
Pemotongan 2% / 4% atas jasa 🧮 Kalkulator PPN 12%
DPP nilai lain vs tarif penuh 🎯 Kalkulator Cost per Hire
Biaya rekrutmen per karyawan 📊 Kalkulator DCF Saham
Nilai intrinsik ekuitas perseroan
Diskusi Penggunaan Generator Risalah RUPS PT — Validasi Kuorum & Rekap Voting
Ada pertanyaan seputar rumus perhitungan, dasar regulasi, kendala teknis, atau saran pengembangan alat ini? Tuliskan diskusi Anda di bawah.