Apakah UU No.1 Tahun 1970 masih berlaku setelah ada UU Cipta Kerja?**

Masih berlaku. UU Cipta Kerja tidak mencabut UU No.1/1970, melainkan memperkuatnya dengan menambah instrumen sanksi administratif yang lebih terstruktur. Keduanya berjalan berdampingan — UU lama tetap jadi fondasi, UU Cipta Kerja menambah "gigi" penegakan.

Apa langkah pertama yang harus dilakukan jika perusahaan saya terkena teguran K3 dari Disnaker?**

Jangan panik, tapi jangan menunda. Segera: (1) baca surat teguran dengan teliti — pahami pasal yang dilanggar, (2) bentuk atau aktifkan tim P2K3 internal, (3) lakukan investigasi internal dan dokumentasikan temuan, (4) susun rencana perbaikan tertulis, (5) komunikasikan progres ke Disnaker secara proaktif. Respons cepat menunjukkan itikad baik dan bisa mencegah eskalasi ke penghentian operasi.

Apakah pemilik usaha kecil (UMKM) juga bisa kena sanksi yang sama?**

Secara hukum, ya — UU No.1/1970 berlaku untuk semua tempat kerja tanpa pengecualian. Namun dalam praktik pengawasan, Disnaker biasanya memprioritaskan perusahaan menengah-besar dengan risiko tinggi. UMKM tetap wajib memenuhi syarat dasar K3 (APAR, jalur evakuasi, APD), tapi pendekatan pembinaan biasanya lebih diutamakan daripada penindakan — kecuali jika ada korban jiwa.

Apakah program K3 hanya wajib untuk industri dengan risiko tinggi seperti manufaktur atau konstruksi?

Tidak. Menurut undang-undang keselamatan kerja, setiap tempat kerja yang mempekerjakan karyawan wajib menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dasar. Bedanya adalah pada skala dan detail implementasi program mitigasi risikonya.

Bagaimana jika rekan kerja saya enggan menggunakan APD yang sudah disediakan?

Lakukan pendekatan persuasif dengan menjelaskan dampak buruk cedera kerja terhadap keluarga mereka di rumah. Jika pendekatan personal tidak berhasil, laporkan kondisi tidak aman tersebut kepada pengawas atau divisi safety perusahaan.

Seberapa sering inspeksi keselamatan kerja berkala sebaiknya dilakukan?

Inspeksi keselamatan kerja formal harian harus dilakukan oleh operator, sedangkan audit internal K3 yang lebih komprehensif sebaiknya dilakukan setiap 1 hingga 3 bulan sekali sesuai kebijakan keselamatan perusahaan.

Q: Apakah denda K3 benar-benar cuma Rp100.000 dan tidak bisa lebih besar?

A: Denda Rp100.000 memang maksimal di Pasal 15 UU No.1/1970, tapi itu hanya satu pasal. Dalam praktik, pelanggaran K3 bisa kena pasal berlapis: Pasal 359-360 KUHP (penjara hingga 5 tahun jika ada korban jiwa/luka berat), sanksi administratif Disnaker (denda hingga ratusan juta) dan penghentian operasional. A: Denda Rp100.000 memang maksimal di Pasal 15 UU No.1/1970, tapi itu hanya satu pasal. D...

🏷️ Tag

#Sanksi K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 24 September 2023

Denda K3 Cuma Rp100.000? Fakta Unik Pasal 15 UU

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970, denda maksimal pelanggaran K3 memang hanya Rp100.000, namun pelanggar juga menghadapi ancaman pidana...

Denda K3 Cuma Rp100.000? Fakta Unik Pasal 15 UU

🔖 Daftar Bacaan